PORTAKMEDIA.ID, MAKAKASSAR - Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp12,96 triliun kepada masyarakat.
Penyerahan BLT BBM diberikan Presiden Joko Widodo kepada 100 kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) (Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH)) di Kabupaten Jayapura, Sentani pada Rabu (31/8).
"Bantuan ini diberikan untuk menyikapi kenaikan harga yang sekarang ini memang sudah mulai dirasakan naik sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan daya beli Warga," ucap Menteri Sosial RI Tri Rismaharini usai rapat koordinasi penanganan terpadu bagi penyandang disabilitas psikososial di Kementerian Sosial RI pada Jumat (2/9).
Baca Juga : Dapat Rehabilitasi dari Presiden, Abdul Muis dan Rasnal Harap Tidak Ada Lagi Kriminalisasi Guru
Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Jokowi bahwa bantuan diberikan agar daya beli dan konsumsi masyarakat jadi lebih baik.
Risma menjelaskan bahwa skema penyaluran BLT BBM menggunakan sistem top up dari setiap KPM Bansos masing-masing satu dan tidak boleh double.
Untuk penyalurannya memanfaatkan jasa PT Pos Indonesia. Bantuan akan diberikan untuk 4 (empat) bulan, September hingga Desember 2022, masing-masing Rp150 ribu per bulan.
Baca Juga : Sekjen Kemensos Sebut Sulsel Terbaik dalam Mitigasi Bencana
Namun mekanisme penyalurannya dibagi dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama September ini Rp300 ribu dilanjutkan nanti pada tahap keduanya pada Desember ini, senilai Rp 300 ribu lagi. Sehingga total bantuan per KPM sebesar Rp600 ribu.
Adapun data yang digunakan tetap berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma memastikan bahwa tidak ada data ganda.
Kementerian Sosial secara berkala melakukan perbaikan integritas data, sehingga BLT BBM diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data tersebut sudah dipadankan dengan Dukcapil.
Baca Juga : TEGAS! Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
"Setiap bulan minimal satu kali saya membuat SK (Keputusan Menteri Sosial) untuk perbaikan DTKS ini. Jadi tiap bulan dilakukan terus-menerus perbaikan data karena sudah tentu data ini dinamis," ujarnya.
"Karena selalu ada dinamika karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah dan sebagainya, termasuk yang seharusnya sudah graduasi, yang nantinya akan di update dari lapangan," sambung Risma.
Dipenghujung pertemuan, Risma menegaskan kembali bahwa bantuan yang digelontorkan diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
