PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Sulawesi Selatan menghadapi ancaman bencana alam yang semakin meningkat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel menyatakan bahwa banjir dan longsor yang sering terjadi di wilayah ini merupakan dampak dari daya dukung lingkungan yang kian kritis.
Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulsel, Slamet, mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir, jumlah kejadian bencana melonjak drastis hingga enam kali lipat.
"Pada tahun 2014, hanya tercatat 54 kejadian bencana di Sulawesi Selatan. Namun, pada 2024 angka tersebut meningkat tajam menjadi 362 kasus. Kerugian ekonomi akibat bencana di tahun lalu pun mencapai Rp1,95 triliun," ungkapnya.
Baca Juga : Munafri–Aliyah Bergerak Cepat, Drainase Diperbaiki, Genangan Diminimalisir
Slamet menegaskan bahwa penyebab utama krisis lingkungan ini adalah berkurangnya tutupan hutan akibat pertambangan, alih fungsi lahan, dan penebangan liar.
Saat ini, luas tutupan hutan di provinsi ini hanya tersisa 1,35 juta hektare atau 29,7 persen dari total wilayah, yang menurut WALHI sudah tergolong kritis.
Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) juga menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Dari 139 DAS di Sulawesi Selatan, hanya 38 DAS atau 27,4 persen yang masih sehat dengan tutupan hutan di atas 30 persen. Sementara itu, 101 DAS lainnya atau 72,6 persen mengalami kondisi kritis.
Baca Juga : Makassar Siapkan Rp400 Miliar Atasi Banjir, Opsi Kolam Retensi dan Relokasi Dipertimbangkan
"Degradasi DAS mengurangi kemampuan lingkungan untuk menyerap air hujan, sehingga sungai-sungai meluap lebih cepat dan menyebabkan banjir serta longsor yang semakin sering terjadi," jelas Slamet.
DAS Maros menjadi salah satu contoh nyata dampak deforestasi. Dalam 30 tahun terakhir, kawasan ini telah kehilangan lebih dari 1.000 hektare hutan.
"Secara hidrologi, hal ini menyebabkan sungai-sungai di DAS Maros dan Tallo sering meluap. Drainase yang buruk serta semakin terbatasnya wilayah resapan air memperparah kondisi ini. Bahkan, luas hutan di DAS Maros telah menyusut 1.057,90 hektare dalam tiga dekade terakhir," tambahnya.
Baca Juga : Kapolda Sulsel Tinjau Lokasi Banjir di Antang, Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak
WALHI Sulsel memperingatkan bahwa tanpa tindakan nyata untuk menghentikan degradasi lingkungan, risiko bencana di Sulawesi Selatan akan terus meningkat.
Oleh karena itu, WALHI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
