PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia menyampaikan permintaan itu merespons aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan yang diberikan mahasiswa. Dia menuturkan penggunaan tagar Indonesia Gelap juga merupakan bentuk kebebasan berekspresi.
“Tapi tolong sekali lagi ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana? Nggak ada Indonesia gelap, kita akan menyongsong Indonesia bangkit,” ujar Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025.
Baca Juga : Tagar Indonesia Gelap Kian Trending di Medsos, Apa Maksudnya?
Dia menyebutkan Prabowo baru menjabat selama 100 hari, dan dia tidak menampik ada berbagai permasalahan yang muncul. Namun dia menegaskan pemerintah pun terus-menerus mencari cara dan solusi untuk mengatasi masalah.
Prasetyo mengatakan mahasiswa perlu lebih jeli mengenai isu pemotongan anggaran pemerintahan Prabowo. Menurut dia, efisiensi anggaran tidak akan berdampak terhadap pendidikan.
“Tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP kemudian BPI, beasiswa tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” kata dia.
Dia menjelaskan efisiensi anggaran yang diterapkan berfungsi memangkas anggaran yang kurang produktif, seperti seminar hingga acara-acara seremonial. Menurut dia, rakyat membutuhkan aksi nyata dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan anggaran.
“Jadi jangan digeser ke efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu,” kata dia.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan aksi bertajuk Indonesia Gelap yang dilakukan mahasiswa merupakan reaksi berlebihan dan kontraproduktif terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyebutkan reaksi serupa juga terjadi di dalam internal birokrasi dan pemerintahan.
“Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan sering kali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” kata Muzani di kompleks parlemen, Selasa.
Menurut dia, sebagian masyarakat juga salah paham dengan maksud dan tujuan kebijakan Prabowo, khususnya dalam aspek penghematan anggaran. “Tetapi sebagai sebuah reaksi kami dengar, kami perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal,” ujar dia.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
