PORTALMEDIA.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya hambatan dalam upaya pemerintah menata sistem distribusi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Hambatan tersebut berasal dari sejumlah pemain besar yang dinilai tidak bertanggung jawab.
Bahlil menegaskan bahwa dibutuhkan langkah berani dan tegas untuk menghadapi pihak-pihak yang menghambat penataan sistem distribusi energi ini.
Baca Juga : Usul Pilkada Kembali Lewat DPRD, Bahlil: Biar Tak Pusing-Pusing
"Memang untuk melawan pemain-pemain besar ini butuh nyali. Kita sedang menata sistem distribusi agar lebih transparan dan tepat sasaran," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (17/3/2025).
Ia tidak menyebutkan secara spesifik siapa pihak yang dimaksud, tetapi menegaskan bahwa salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan subsidi BBM dan LPG benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat harus benar-benar sampai ke rakyat. Ini perintah langsung dari Presiden Prabowo," tegasnya.
Baca Juga : Pasokan LPG Subsidi Dijaga, Pemerintah Setujui Penambahan Kuota Tahun 2025
Bahlil menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2025 mencapai Rp394,3 triliun atau sekitar 15 persen dari total APBN yang sebesar Rp3.621,3 triliun.
Rincian anggaran tersebut meliputi subsidi LPG sebesar Rp87 triliun, subsidi BBM Rp26,7 triliun, subsidi listrik Rp89,7 triliun, serta total kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun.
Menurutnya, memastikan anggaran tersebut digunakan dengan baik adalah bagian dari tugasnya sebagai Menteri ESDM.
Baca Juga : Bahlil Alokasikan Rp4,3 T Buat PLN Jalankan Program Listrik Desa
"Saya tidak akan pernah lelah memperjuangkan hak rakyat, terutama mereka yang kurang mampu," ucapnya.
Bahlil juga menyoroti permasalahan harga LPG 3 kilogram yang masih bermasalah di lapangan. Pemerintah telah mengalokasikan subsidi sebesar Rp36 ribu per tabung untuk LPG 3 kg, sehingga harga jual kepada masyarakat seharusnya hanya berkisar Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per tabung.
Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar. Di beberapa daerah, harga LPG 3 kg bahkan mencapai Rp23 ribu hingga Rp30 ribu per tabung.
Baca Juga : Unhas Berhentikan Bahlil sebagai Anggota Majelis Wali Amanat
"Sejak 2007, pemerintah tidak pernah menaikkan harga LPG. Tapi faktanya, di masyarakat harganya tetap mahal. Ini karena ada permainan dalam distribusi," ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah berencana memperketat pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap distribusi energi di Indonesia semakin transparan dan tidak lagi merugikan masyarakat kecil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
