PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Prof. Nurdin Halid, menyoroti minimnya pemanfaatan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap ekonomi daerah.
Kritik tersebut disampaikan saat dirinya memimpin agenda reses Komisi VI DPR RI masa persidangan II di Hotel Four Points Makassar, Rabu (9/4/2025).
Reses ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, PT Pelindo, PNM, Pegadaian, LPDP, serta Dinas Koperasi Provinsi Sulsel.
Baca Juga : Ditemui IAS di Jakarta, Nurdin Halid: Kita Dukung Seluruh Kader Besarkan Partai
Di hadapan mereka, Nurdin Halid mengungkapkan keprihatinannya atas terbatasnya aktivitas di pelabuhan yang dibangun dengan investasi besar tersebut.
“Pelabuhan Garongkong hanya melayani bongkar muat klinker dan batu bara, dan itu pun hanya sekali sebulan. Ini sangat disayangkan, mengingat besarnya anggaran negara yang telah dikeluarkan,” ujar Nurdin.
Ia mendesak PT Pelindo sebagai pengelola pelabuhan untuk tidak membiarkan Garongkong menjadi aset terbengkalai. Salah satu langkah konkret yang dia usulkan adalah memindahkan sebagian aktivitas bongkar muat dari Pelabuhan Makassar ke Garongkong, khususnya untuk distribusi menuju wilayah utara Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Komisi VI Nilai Kewenangan KPPU Lemah, Revisi UU Persaingan Usaha Mendesak
“Ini bukan hanya soal efisiensi logistik, tapi juga pemerataan pembangunan. Barru punya potensi besar, dan pelabuhan ini bisa menjadi penggerak ekonomi daerah,” lanjutnya.
Politisi asal Dapil Sulsel II itu menekankan pentingnya strategi pemanfaatan infrastruktur agar dapat memberi dampak langsung kepada masyarakat sekitar. Menurutnya, keberadaan pelabuhan harus dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Garongkong harus dimaksimalkan sebagai simpul logistik regional. Kalau dibiarkan seperti sekarang, ini hanya jadi monumen pembangunan yang tak berfungsi,” tegasnya.
Baca Juga : DPR Dorong Pertamina Lakukan Investigasi Terbuka atas Kualitas Pertalite
Ia juga menambahkan, peran BUMN dan lembaga terkait harus lebih proaktif dalam membangun sinergi untuk menghidupkan pelabuhan-pelabuhan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
