PORTALMEDIA.ID, BANTAENG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng kembali menetapkan satu tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi belanja rumah tangga di lingkup DPRD Bantaeng.
Kajari Bantaeng Satria Abdi mengatakan bahwa kali ini yang ditetapkan tersangka oleh pihaknya merupakan yakni Sekretaris DPRD Kabupaten Bantaeng berinisial AP (63).
AP diduga menyalahgunakan anggaran belanja rumah tangga pada periode 2019-2021. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat penetapan tersangka (Pidsus-18) Nomor: TAP-3/P.4.17/fd.2/04/2025.
Baca Juga : Doktor Baru dari Polda Sulsel, Kompol Mamat Rahmat Usung Transformasi Digital Pelayanan Publik
"Saat ini tersangka sudah ditahan di Rutan Kelas KI B Bantaeng selama 20 hari ke depan," ujar Satria dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).
Kata Satria, penahanan yang dilakukan tersebut untuk mengantisipasi tersangka melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti.
"Ini juga sekaligus mempercepat proses penyelesaian penanganan perkara untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan," tukasnya.
Baca Juga : Begini Modus Sindikat Pembuat STNK Palsu di Sulsel, Gosok Data Kendaraan Lalu Diganti
Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Bantaeng Andri Zulfikar menceritakan bahwa pada periode September 2019 sampai 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng mengadakan kegiatan fasilitas tugas pimpinan.
"Pengadaan ini berupa belanja rumah tangga dengan nomenklatur belanja Natura dan Pakan Natura yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng," kata Andri.
Tambahnya, berdasarkan daftar pelaksanaan anggaran (DPA), anggaran tersebut diperuntukkan bagi pimpinan yang meliputi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD 2019-2024.
Baca Juga : Oknum Polisi di Bone Jadi Tersangka Kasus Kekerasan Anak Dibawah Umur, Bahkan Pernah Setubuhi Korban
"AP selaku Pengguna Anggaran setiap bulannya memfasilitasi penerimaan dan diterima oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2021," ucapnya.
Seperti diketahui, pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng untuk periode tersebut masing-masing diisi oleh Hamsyah (Ketua), Muhammad Ridwan (Wakil Ketua I), dan Irianto (Wakil Ketua II) yang terlebih dahulu ditetapkan tersangka.
"Dana ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan telah merugikan keuangan negara," ungkap Andri .
Baca Juga : Mahasiswa UMI Makassar Mulai Blokade Jalan, Peringati 29 Tahun Tragedi Amarah
Adapun total kerugian negara oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2024, kata Andri, mencapai angka sekitar Rp 4,9 miliar.
Andri menegaskan, tersangka AP melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Bongkar Pelanggaran Izin Helens, Operasional Dinilai Ilegal
"Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar," kuncinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
