PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar resmi menunjuk jajaran pelaksana tugas (Plt) direksi baru di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penunjukan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai langkah awal reformasi manajemen BUMD yang lebih transparan dan akuntabel.
Pengisian Plt dilakukan untuk semua BUMD, kecuali Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Rumah Potong Hewan (RPH). Menurut Munafri, pengisian jabatan di BPR harus melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara RPH saat ini tengah tidak aktif dan direncanakan akan bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perseroda) Pangan Kota Makassar.
Baca Juga : Rayakan Hari Jadi ke-102 secara Sederhana, PDAM Makassar Fokus Perkuat Integritas dan Pengabdian
“BUMD pangan ini akan fokus mengurusi kebutuhan dasar masyarakat seperti daging, beras, dan bahan pokok lainnya. Karena itu, dibutuhkan tim yang benar-benar fokus dan punya keahlian di bidang ini,” jelas Munafri, Senin (21/4/2025).
Munafri menegaskan bahwa seluruh jajaran direksi dan dewan pengawas sebelumnya diberhentikan efektif mulai hari ini.
Penunjukan Plt ini bersifat sementara dengan masa tugas maksimal enam bulan, namun diharapkan proses seleksi definitif bisa selesai dalam waktu tiga bulan.
Baca Juga : Hentikan Open Dumping, Pemkot Makassar Wajibkan Warga Pilah Sampah Organik dan Anorganik dari Rumah
“Saya pilih mereka karena punya latar belakang kuat di bidang audit dan keuangan. Bukan untuk mencari kesalahan di masa lalu, tapi untuk memperbaiki sistem pelaporan agar lebih transparan dan sesuai regulasi,” kata Munafri.
Terkait penunjukan Adi Rasyid Ali yang berlatar belakang partai politik, Munafri memastikan Adi akan mengundurkan diri dari partai. Ia juga menilai pengalaman Adi sebagai legislator tiga periode menjadi nilai tambah dalam pengelolaan BUMD.
Para Plt yang ditunjuk mayoritas berasal dari kalangan internal pemerintah dan tim audit Wali Kota. Berikut susunan sementara direksi dan dewan pengawas:
Baca Juga : Auditor KONI Makassar Tegaskan Dana Hibah Cabor Sudah Sesuai Regulasi, Tuduhan LSM Tak Berdasar
- PD Pasar: Dewan Pengawas Arlin Ariesta (Kadis Perdagangan), Direktur Utama Ali Gauli Arief, Direktur Keuangan Aiman.
- PDAM: Dewan Pengawas Andi Zulkifli Nanda (Bappeda), Direktur Utama Hamzah Ahmad, Direktur Keuangan Nanang Sutardjo.
- PD Parkir: Dewan Pengawas Firman Hamid Pagarra (Kepala Bapenda), Direktur Utama Adi Rasyid Ali, Direktur Keuangan Syafri (Bosowa).
- Terminal Makassar Metro: Dewan Pengawas Zainal Ibrahim (Dinas Perhubungan), Direktur Utama Elber Makbul Amin, Direktur Keuangan Amir Hamzah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
