PORTALMEDIA.ID – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan dalam pidatonya saat memperingati Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang bertugas merumuskan langkah konkret untuk menghapus sistem kerja alih daya tersebut.
Dewan ini rencananya akan diisi oleh para pimpinan serikat buruh dari berbagai daerah.
Baca Juga : Seskab Teddy Jawab Kritik Dino Patti Djalal, Beberkan 7 Fakta Diplomasi Nyata Era Prabowo
"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya menghapus outsourcing," ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir.
Meski demikian, Presiden mengimbau para pekerja agar tetap bersikap realistis. Ia menekankan bahwa pemerintah juga harus menjaga kepercayaan investor demi menjaga keberlangsungan lapangan pekerjaan.
"Kalau mereka (investor) tidak menanamkan modal, tidak ada pabrik, maka tidak akan ada lapangan kerja," katanya.
Baca Juga : Blak-blakan di Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Siap Hadapi Perlawanan Kelompok Koruptor
Sebagai langkah awal dalam membangun komunikasi dua arah antara pekerja dan pengusaha, Prabowo mengaku akan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan buruh dan pemilik modal. Rencananya, pertemuan itu akan digelar di Istana Bogor dan menghadirkan masing-masing 150 perwakilan dari kedua pihak.
"Saya akan katakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh kaya sendiri tanpa mengajak para pekerja hidup dengan layak," tegas Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Ia menyebutkan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah, termasuk subsidi listrik, bantuan langsung tunai, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan gratis.
Baca Juga : Melayat ke Rumah Duka, Prabowo Beri Penghormatan Terakhir pada Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
Presiden turut mengingatkan agar program bantuan negara tepat sasaran. Ia mengaku masih menerima laporan adanya warga tidak berhak yang menerima subsidi dan bantuan sosial.
"Kita sudah keluarkan lebih dari Rp500 triliun untuk rakyat miskin. Tapi sekarang tantangannya adalah memastikan hanya yang berhak yang menerima. Jangan sampai yang tidak berhak justru menikmati subsidi. Ini tidak adil," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
