PORTALMEDIA.ID - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan adanya keluhan dari kalangan pengusaha swasta yang merasa enggan kembali terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Hal ini disampaikan Dody saat membuka acara Creative Infrastructure Financing (Creat FF) 2025 di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).
Keluhan tersebut diterimanya dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dhony Rahajoe.
Baca Juga : Pemerintah Siapkan 27 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Mulai Beroperasi
"Pak Dhony sempat bisik-bisik, katanya swasta agak kapok ikut main di KPBU. Ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, kapoknya di mana," ujar Dody.
Dody menegaskan bahwa Kementerian PU hanya berperan sebagai regulator, sehingga perlu menjalin komunikasi intensif dengan pelaku usaha untuk memahami kendala yang mereka hadapi di lapangan. Ia menilai masukan dari swasta sangat krusial, terlebih dalam kondisi keterbatasan fiskal pemerintah.
“Kami perlu tahu bagaimana bisa memberikan dukungan agar tidak ada lagi kekapokan dari pihak swasta. Karena, tanpa keterlibatan mereka, pembangunan infrastruktur tidak akan bisa optimal,” ungkapnya.
Baca Juga : Prabowo Gandeng Kampus Inggris, Indonesia Akan Bangun 10 Universitas Baru
Ia juga mengakui bahwa partisipasi swasta merupakan pilar penting dalam pengembangan infrastruktur nasional, mengingat keterbatasan anggaran negara. Oleh karena itu, Kementerian PU berkomitmen mencari solusi konkret atas hambatan yang membuat swasta enggan terlibat.
“Saya harus segera benahi ini. Swasta harus benar-benar bisa dilibatkan secara aktif. Kalau swasta lokal saja kapok, bagaimana mungkin kita mengundang investor asing? Logikanya sederhana,” tegas Dody.
Skema KPBU selama ini menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menggandeng swasta dalam pembangunan fasilitas publik seperti jalan tol, perumahan, dan sistem air bersih.
Baca Juga : Prabowo Terbang ke London untuk Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia–Inggris
Namun, sejumlah tantangan seperti kepastian hukum, pembagian risiko, serta proses birokrasi kerap menjadi batu sandungan dalam implementasinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
