PORTALMEDIA.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat, program pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu hingga miskin ekstrem.
Menurutnya, kolaborasi luas sangat penting agar program ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
“Pengawasan dari dalam dan luar sangat dibutuhkan. Kami membuka diri untuk siapa pun yang ingin ikut mengawal jalannya Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (1/7/2025).
Baca Juga : Kawal Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat direncanakan akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 100 titik di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, program ini akan menggunakan gedung-gedung milik Kementerian Sosial sebagai lokasi pelaksanaan.
Gus Ipul menegaskan bahwa masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses ini.
“Kami baru memulai. Jadi saran, kritik, dan dukungan dari masyarakat sangat berarti bagi keberlangsungan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Baca Juga : Pemerintah Dorong Perluasan Sekolah Rakyat di Sulsel, Targetkan Tahun Depan Tambah Enam Titik
Dalam hal pengawasan, Kemensos akan memanfaatkan teknologi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik, termasuk pemasangan CCTV dan langkah-langkah preventif lainnya. Pengawasan juga dilakukan melalui sistem dan kurikulum yang diterapkan.
Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum nasional dengan penyesuaian lokal yang dirancang khusus (tailor-made) agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekolah ini juga menggunakan sistem multi-entry multi-exit agar fleksibel dan adaptif terhadap berbagai latar belakang siswa.
“Karena ini sekolah berasrama, penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran seperti bullying, kekerasan seksual, atau intoleransi. Untuk itu, kami melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Agama, Kementerian PPPA, serta KPAI dalam penyusunan kurikulum dan mekanisme pengawasan,” jelas Gus Ipul.
Baca Juga : Meski Banyak Penolakan, Kemensos Tetap Lanjutkan Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Sosial bersama Tim Formatur Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab dalam membina dan melindungi siswa. Program ini, kata Gus Ipul, adalah bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo untuk memuliakan masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni desil 1 dan 2.
“Program ini mulia. Ini bentuk upaya negara untuk hadir dan memuliakan mereka yang selama ini terpinggirkan. Kami sadar belum sempurna, tapi terus melakukan evaluasi dan perbaikan,” katanya.
Pada tahap awal, 100 lokasi Sekolah Rakyat akan menampung 9.755 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, didukung oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik.
Baca Juga : KIKA Desak Pemerintah Batalkan Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Kemensos juga tengah menyiapkan 100 titik tambahan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemenaker dan 45 gedung milik pemerintah daerah. Gelombang berikutnya ditargetkan mencakup 424 rombongan belajar dengan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga pendidik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
