PORTALMEDIA.ID – Suasana haru mewarnai rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Rabu (2/7/2025).
Sejumlah anggota dewan tak kuasa menahan tangis saat membahas isu sensitif terkait kekerasan seksual massal dalam kerusuhan Mei 1998, yang kembali mencuat dalam polemik penulisan ulang sejarah nasional.
Tangisan pertama pecah dari Wakil Ketua Komisi X, MY Esti Wijayanti. Ia memotong penjelasan Fadli Zon yang tengah menjelaskan posisi Kementerian Kebudayaan terkait insiden pelanggaran HAM berat, termasuk kekerasan seksual pada masa kerusuhan tersebut.
Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah
“Izin Pak Ketua. Semakin Pak Fadli bicara, saya kenapa semakin sakit ya. Soal pemerkosaan, mungkin sebaiknya enggak perlu di forum ini Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta,” ujar Esti dengan suara bergetar, menahan air mata.
Menurut Esti, pernyataan Fadli terkesan mengabaikan sensitivitas korban dan justru berpotensi membuka luka lama. Ia menilai pemaparan Fadli belum mencerminkan empati dan kepekaan terhadap penderitaan para perempuan korban kekerasan saat itu.
Fadli Zon merespons dengan membantah bahwa dirinya menafikan tragedi tersebut. Ia menegaskan bahwa ia mengakui peristiwa pemerkosaan massal pada 1998 memang benar terjadi.
Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian
“Saya tidak menyangkal, saya mengakui itu terjadi,” kata Fadli, mencoba menjelaskan di tengah suasana emosional.
Namun suasana ruang rapat semakin emosional saat anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Barends, turut menyuarakan kekecewaannya.
Sambil menangis, ia mengungkit sikap pemerintah Jepang dalam kasus Jugun Ianfu—perempuan korban perbudakan seksual oleh tentara Jepang saat Perang Dunia II—sebagai bentuk pembanding.
Baca Juga : Peran OMSP Disebut Kunci Ciptakan Stabilitas dan Ketahanan Nasional
“Waktu itu pemerintah Jepang menerima semua kesaksian. Duta besarnya membungkuk di depan para korban. Itu Jepang. Kenapa kita sendiri sebagai bangsa begitu berat mengakui kebenaran sejarah kita?” ujar Mercy sambil terisak.
Kondisi memanas ini kemudian ditengahi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR lainnya, Lalu Hadrian Irfani, yang meminta agar diskusi tetap dilakukan dengan kepala dingin dan penuh penghormatan terhadap semua pihak, terutama para penyintas.
Rapat yang seharusnya membahas kelanjutan proyek penulisan ulang sejarah nasional justru menjadi momen reflektif atas luka kolektif bangsa yang belum sepenuhnya pulih. Isu kekerasan seksual massal pada Mei 1998 menjadi salah satu sorotan utama karena dinilai berisiko dipinggirkan dalam narasi baru sejarah yang sedang disusun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
