PORTALMEDIA.ID, GOWA – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Gowa memberikan pandangan strategis terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum ini disampaikan dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Gowa sebelum masuk ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah pada Selasa (26/8/2025).
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menekankan pentingnya penataan sumber daya manusia sesuai kompetensi serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar APBD lebih mandiri dan berdaya guna.
Baca Juga : Komitmen Jamin Kesehatan Masyarakat, Gowa Raih UHC Award Kategori Pratama 2026
Fraksi Gowa Sejahtera mendorong percepatan realisasi belanja modal, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat.
Fraksi Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap tema pembangunan yang diusung pemerintah, yakni Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan. Pandangan ini dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat pasca-pandemi.
Sementara itu, Fraksi Amanat Nasional melalui juru bicaranya menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap kebijakan anggaran. Mereka berharap APBD Perubahan 2025 dapat tepat menyasar program prioritas daerah.
Baca Juga : Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan, RSUD Syekh Yusuf - BSI Lakukan Penandatanganan MoU
Fraksi Partai Golkar menyoroti tantangan transformasi digital dan keberlanjutan pembangunan sebagai isu strategis yang perlu diantisipasi dalam kebijakan keuangan daerah.
Fraksi Partai Demokrat lebih menekankan pada tata kelola anggaran yang akuntabel dengan dukungan sistem informasi terintegrasi, sementara Fraksi Partai Gerindra memberi perhatian pada fleksibilitas penggunaan anggaran dan peningkatan sarana pendidikan.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Bupati Gowa Husniah Talenrang menegaskan bahwa perubahan APBD tahun berjalan akan tetap berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
Baca Juga : Pelantikan Panitia PTSL 2026, Bupati Gowa Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Husniah menekankan belanja daerah harus tepat sasaran serta berorientasi pada pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Seluruh masukan dewan menjadi bahan penting untuk memperkuat arah kebijakan pemerintah. Orientasi belanja daerah tidak lepas dari kepentingan masyarakat luas, sehingga kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.
Beragam masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam merumuskan arah kebijakan APBD Perubahan 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
