PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Kericuhan dalam unjuk rasa di Makassar masih menyimpan banyak pertanyaan. Terutama absennya aparat kepolisian dalam kericuhan yang berujung pembakaran gedung DPRD Kota Makassar.
Menurut kesaksian Syafier, yang berada di lokasi kejadian, mengaku bahwa tidak melihat adanya pengamanan dari pihak kepolisian.
Bobe, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa saat itu sekitar pukul 19.30 WITA massa yang tidak diketahui identitasnya mulai mendekat ke arah gedung DPRD Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Andi Pangeran Pettarani dan melancarkan aksinya tanpa didahului orasi.
"Langsung melempar tanpa basa-basi, langsung masuk, lempar pos security, langsung ke mobil pertama, langsung merusak. Saya pun yang lihat langsung kaget," ungkapnya.
Baca Juga : Desy Ratnasari Minta Peluang Setara bagi Prajurit Perempuan di Satuan Penerbangan
Bobe melanjutkan, "Ada beberapa teman-teman dari Satpol PP yang bertugas tapi jumlahnya kayaknya gak banyak, 20 orang. Itu pun setahu saya kami terbagi menjadi 3 titik."
Menanggapi hal tersebut, Endang Sri, Akademisi yang juga mantan komisioner KPU Makassar mengungkapkan langkah antisipasi protokol keamanan sudah tidak maksimal.
Padahal, saat itu dilaksanakan rapat paripurna yang mempertemukan seluruh unsur penting yang ada di Kota Makassar.
Baca Juga : Polri Perluas Direktorat PPA-PPO untuk Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
"Pergerakan massa tidak diantisipasi. Padahal kalau memang UNM jadi titik awal demonstrasi kemudian ke kantor DPRD yang jaraknya 300 meter itu butuh waktu 10 sampai 15 menit untuk sampai ke situ, harusnya pengamanan sudah siap. Pagar berduri harusnya sudah siap," jelas Endang.
Meski begitu, kata Bobe, proses evakuasi berjalan lancar. "Namun saya tidak tahu pasti apakah ada informasi yang masuk ke dalam. Tapi Alhamdulillah evakuasinya di atas, dengarnya walaupun terlambat mereka bisa keluar semua," imbuhnya
Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono, pada Minggu, (31/8), kemarin, mengaku bahwa Polda Sulsel menerjunkan sejumlah personel saat demo yang terjadi pada Jumat, (29/8).
Baca Juga : Minim Sosialisasi, DPR Minta KUHP dan KUHAP Baru Lebih Dikenalkan ke Publik
"Kami ada, dan kami di-backup Pangdam. Saya sampaikan bahwa semua harus berjalan sebaik-baiknya. Semua warga harus saling menghargai hak-haknya," ucap Rusdi kepada wartawan.
Lebih lanjut, Rusdi mengungkapkan pihaknya saat ini menyelidiki dalang kerusuhan yang memicu kebakaran gedung DPRD yang menelan korban jiwa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
