PORTALMEDIA.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Kepartaian demi membuka ruang partisipasi politik yang lebih adil.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (4/9/2025).
Yusril menyebut Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahannya telah menekankan perlunya reformasi politik secara menyeluruh agar kesempatan politik terbuka luas bagi seluruh kalangan.
Baca Juga : Prabowo Klaim Efisiensi Anggaran Capai Rp308 Triliun, Alihkan Dana untuk Program Makan Bergizi
“Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya," kata dia.
Sistem yang berlaku saat ini dinilai menutup peluang bagi banyak talenta politik yang berkualitas untuk maju sebagai calon wakil rakyat.
Sementara itu, kursi-kursi penting di DPR banyak diisi oleh kalangan artis dengan kinerja yang belakangan ini banyak menuai kritik.
Baca Juga : Prabowo Dorong Percepatan Evakuasi Korban Jatuhnya Pesawat ATR 42-500
“Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, sehingga diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu,” kata Yusril.
Yusril menyebut, proses perombakan sistem pemilu yang tengah dibahas di Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat membuka jalan bagi terciptanya iklim politik Indonesia yang lebih inklusif dan berkualitas.
"Supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja, dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis, yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua," tegasnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
