PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Badan Anggaran (Baggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan rapat maraton hingga larut malam. Pada pukul 22.30 Wita, Selasa 9 September 2025 Banggar masih menggelar pertemuan di Ruang Rapat kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi. Rapat membahas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Berlangsung sejak pukul 10.00 Wita, paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi didampingi Wakil Ketua Andi Fauzi Wawo dan Supriadi Arif. Sebelumnya dilakukan penandatanganan kesepakatan Ranperda APBD Perubahan 2025 melalui rapat paripurna bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi yang memimpin langsung rapat banggar mengatakan bahwa meskipun kondisi gedung mereka terbakar, namun semangat pimpinan dan anggota DPRD provinsi tidak padam untuk melaksanakan rapat Badan Anggaran.
Baca Juga : KPK Sita Dokumen Keuangan Anggaran di Kediaman Ketua DPRD Sulsel
"Kami rapat maraton hari ini dengan mitra komisi E dan B hingga larut malam karena memang ini harus kami tuntaskan segera agar bisa di sahkan sesuai jadwal yang telah di tentukan oleh Bamus untuk pembahasan Ranperda Perubahan 2025," katanya.
Koordinator Banggar Mizar Roem, menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam rapat Banggar. Hal itu agar APBD Perubahan 2025 betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
"Hari ini kami hadirkan mitra Komisi E dari rumah sakit untuk memaparkan target dan apa yang menjadi permasalahan di rumah sakit mulai dari kesediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk memastikan bahwa masyarakat tak kekurangan obat jika datang berobat ke rumah sakit," ucapnya.
Baca Juga : Tangani Paket Long Segment, Banggar DPRD Apresiasi Pemprov Sulsel
Selain itu, pihaknya juga menekankan bahwa rumah sakit pemerintah provinsi harus bisa meningkatkan pendapatan karena sejauh ini DPRD Provinsi telah menssuport. "Ada beberapa rumah sakit yang menurunkan target pendapatan, padahal seharusnya mereka meningkatkan pendapatan. Ini menjadi poin penting," tegasnya
Sementara untuk mitra Komisi B, Mizar Roem meminta kepada pemerintah provinsi juga meningkatkan anggaran dana bantuan di bidang pertanian dan kelautan yang di mana dominasi masyarakat Sulawesi Selatan adalah petani dan nelayan.
"Yang paling penting juga kami tegaskan program dana hibah ke masyarakat harus ditingkatkan lagi seperti bantuan bibit padi dan jagung, alsintan, kapal nelayan, bibit rumpot laut dan lain-lainnya," pungkasnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
