PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan Exit Meeting di Balai Kota Makassar, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan ini membahas hasil pemeriksaan pendahuluan atas efektivitas pengelolaan aset Pemerintah Kota Makassar serta pemeriksaan kepatuhan awal terhadap operasional PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2024–2025 (s.d. Semester I).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Frengki Halomoan Manalu bersama jajaran, Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Kepala Inspektorat Kota Makassar, serta Jajaran Pemerintah Kota Makassar.
Baca Juga : Tiga Bulan, PDAM Makassar Balikkan Kerugian Rp5,2 Miliar Jadi Laba Rp826 Juta
Dalam sambutannya, Munafri menekankan bahwa pemeriksaan BPK merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan di Kota Makassar.
Ia menyebut hasil pemeriksaan awal akan menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkot agar proses pengelolaan keuangan dan aset lebih tertib ke depan.
“Pemeriksaan ini kami anggap sebagai cermin. Apa yang dinilai masih di luar prosedur harus segera diperbaiki agar tidak berulang di masa mendatang. Dengan begitu, sistem tata kelola kita semakin transparan dan akuntabel,” tegas Munafri.
Baca Juga : Bersama Dirut PDAM, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Komitmen Perbaikan Pipa Air Segera Rampung
Ia menambahkan, rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah Kota, kata dia, harus memastikan sistem pengelolaan anggaran daerah maupun aset daerah dapat dimaksimalkan.
“Apapun hasil dari pemeriksaan awal ini, itu menjadi tanggung jawab kami. Yang penting, tindak lanjutnya jelas agar pengelolaan anggaran dan aset di Makassar lebih baik,” jelasnya.
Munafri juga menaruh perhatian khusus pada PDAM Kota Makassar. Ia mendorong perusahaan daerah ini adalah salah satu tulang punggung BUMD yang harus menjadi teladan dalam tata kelola perusahaan yang profesional.
Baca Juga : PDAM Makassar akan Ganti Gate Valve di Jalan Tamangapa Raya
“PDAM harus menjadi contoh. Karena selain sebagai backbone BUMD, PDAM juga menyangkut langsung pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Frengki Olomongan Manahalu, menyampaikan apresiasi atas sikap kooperatif Pemerintah Kota Makassar dan PDAM selama pemeriksaan berlangsung.
Ia menyebut data dan dokumen yang dibutuhkan bisa dipenuhi dengan cepat, meski pemeriksaan berlangsung dalam waktu terbatas.
Baca Juga : DPRD Parepare Kritik Pemberhentian Dewas PAM Tirta Karajae
“Kami sangat berterima kasih karena jajaran Pemkot dan PDAM terbuka dan responsif. Semua dokumen yang kami perlukan disiapkan dengan cepat, sehingga pemeriksaan berjalan lancar,” tuturnya.
Ia berharap hasil pemeriksaan pendahuluan ini menjadi pijakan dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan aset di Makassar.
“Semoga hasil ini bisa berdampak positif bagi peningkatan kinerja Pemkot ke depan,” tutupnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
