PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR — Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sulawesi Selatan hingga 30 September 2025, tercatat tetap terjaga dan terus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Sulsel, di GKN II Makassar, Rabu (29/10/2025).
Supendi menjelaskan, kinerja fiskal atau penerimaan negara di Sulsel menunjukkan capaian yang solid. Realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2025 mencapai Rp7,30 triliun atau 55,01% dari target sebesar Rp13,27 triliun.
Baca Juga : Realisasi Penerimaan Pajak Hingga Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Penerimaan ini terdiri atas PPh sebesar Rp3,42 triliun, PPN sebesar Rp3,21 triliun, PBB sebesar Rp61,17 miliar, dan pajak lainnya sebesar Rp600 miliar.
Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp271 miliar atau 77,16% dari target Rp351,5 miliar, yang terdiri atas bea masuk Rp162,9 miliar, bea keluar Rp45,9 miliar, dan cukai Rp62,6 miliar.
Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasi sampai dengan akhir September 2025 mencapai Rp2,9 triliun atau 91,84% dari target Rp3,2 triliun. PNBP tersebut terutama berasal dari PNBP BLU sebesar Rp2 triliun dan PNBP lainnya sebesar Rp936,9 miliar.
Baca Juga : Realisasi Penerimaan Pajak DJP Sulselbartra hingga Desember 2023 Rp16,179 T: Minus 13,81 Persen
Di sisi lain, belanja pemerintah pusat (BPP) di Sulawesi Selatan juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi mencapai Rp13,5 triliun atau 57,49% dari total pagu Rp23,5 triliun. Supendi menyampaikan bahwa belanja pemerintah difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional serta program kementerian/lembaga di daerah.
“Belanja negara berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi, khususnya di sektor-sektor produktif,” kata Supendi.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp8,1 triliun dari pagu Rp10,6 triliun yang digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, serta uang makan dan lembur bagi 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu guru/dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Sementara itu, belanja barang mencapai Rp4,5 triliun yang digunakan untuk operasional 763 satuan kerja di 52 kementerian/lembaga di Sulsel.
Belanja modal juga menunjukkan kinerja baik dengan realisasi Rp839,1 miliar atau 30% dari pagu Rp2,8 triliun yang digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur seperti irigasi, pelabuhan, dan sarana pendidikan tinggi.
Belanja bantuan sosial juga turut menopang kesejahteraan masyarakat dengan realisasi Rp7,87 miliar melalui Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar kepada lebih dari 5 ribu penerima di 11 kabupaten/kota.
Selain itu, belanja transfer ke daerah (TKD) di Sulsel mencapai Rp23,4 triliun atau 74,11% dari pagu Rp31,6 triliun, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum Rp16,6 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp4,1 triliun, Dana Desa Rp1,6 triliun, serta Dana Bagi Hasil Rp604,9 miliar.
Supendi menjelaskan, dana transfer ke daerah digunakan untuk berbagai kegiatan strategis seperti pembangunan perpustakaan di Luwu Timur, pembangunan puskesmas di Barru, rehabilitasi ruang kelas TK di Pinrang, serta rekonstruksi jalan di Parepare. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
