PORTALMEDIA.ID – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyatakan penolakan tegas terhadap usulan menjadikan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional. KIKA menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan sejak 1998.
KIKA merespons daftar 40 nama calon pahlawan nasional yang diusulkan Kementerian Sosial kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), di mana nama Soeharto turut masuk dalam daftar tersebut.
“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, serta menjadi luka baru bagi para korban pelanggaran HAM berat pada masa Orde Baru,” tulis KIKA dalam pernyataan resminya, dikutip Minggu (2/11/2025).
Baca Juga : Meski Banyak Penolakan, Kemensos Tetap Lanjutkan Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Menurut KIKA, pemerintahan Orde Baru meninggalkan warisan kelam berupa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pembungkaman kebebasan pers, serta pelemahan institusi demokrasi.
“Di bawah rezim Soeharto, kekuasaan dijalankan dengan kekerasan negara, pembungkaman kebebasan berpikir, dan praktik korupsi yang sistemik,” tegas KIKA.
KIKA juga menyinggung berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto. Di antaranya, Tragedi 1965-1966, Penembakan Misterius (1982-1985), Peristiwa Tanjung Priok (1984), Peristiwa Talangsari di Lampung (1989), hingga operasi militer di Aceh yang menyebabkan kekerasan seperti di Rumoh Geudong dan Pos Sattis.
Baca Juga : Soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Politikus PSI Mendukung dan Sentil PDIP
Selain itu, KIKA juga menyoroti kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Tragedi Trisakti dan Semanggi, kerusuhan Mei 1998, serta pembunuhan dukun santet pada 1998-1999.
Dari sisi korupsi, KIKA mengutip laporan Transparency International tahun 2004 yang menempatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan penggelapan dana publik mencapai 15 hingga 35 miliar dolar AS.
Lebih jauh, KIKA menilai usulan gelar pahlawan bagi Soeharto menimbulkan ironi moral. Sebab, di saat yang sama, Kementerian Sosial juga mengusulkan Marsinah—aktivis buruh yang menjadi korban kekerasan negara di era Orde Baru—sebagai pahlawan nasional.
Baca Juga : Golkar Dukung Soeharto Pahlawan Nasional
“Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan sementara Marsinah adalah korban dari sistem represif yang ia bangun merupakan bentuk ironi sejarah dan penghinaan terhadap perjuangan kemanusiaan,” tulis KIKA.
KIKA juga mengingatkan bahwa pada 2023, negara melalui Presiden Joko Widodo telah mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagian besar terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.
“Fakta ini menegaskan bahwa Soeharto bukan figur kepahlawanan, melainkan simbol kekerasan negara yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi,” tegas KIKA.
Baca Juga : Mensos Gus Ipul Ajak Semua Pihak Kawal Sekolah Rakyat agar Tepat Sasaran
“Upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah pengkhianatan terbesar terhadap mandat reformasi 1998,” pungkas pernyataan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
