PORTALMEDIA.ID - Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi jutaan peserta, dengan pelaksanaan yang ditargetkan dimulai pada akhir tahun 2025.
Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, Selasa (4/11) lalu.
"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang. Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang," ujarnya.
Baca Juga : Hadiri KTT G20, Gibran Soroti Pentingnya Ketahanan Pangan Indonesia
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan bahwa proses registrasi ulang akan menjadi tahap penting agar peserta yang sebelumnya nonaktif bisa kembali mendapatkan manfaat layanan kesehatan, menyusul ketentuan yang akan segera diumumkan.
"Registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali," imbuhnya.
Informasi mengenai rencana ini juga disampaikan melalui unggahan resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PM) di akun media sosial resminya.
Baca Juga : Menko Polkam Ajak IARMI Jadi Teladan dalam Menjaga Persatuan Bangsa
Seperti diketahui, program penghapusan tunggakan iuran akan difokuskan bagi sekitar 23 juta peserta kategori Bukan Penerima Upah (BPU), yakni pekerja sektor informal.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus menekan jumlah peserta akibat tunggakan, sekaligus memastikan kenerlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
