PORTALMEDIA.ID - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap penyaluran subsidi bahan bakar minyak agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Pesan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Nusa Dua, Bali, Sabtu (6/12/2025), untuk meninjau kesiapan Pertamina dan unit PSO menghadapi periode Natal dan Tahun Baru.
“Komisi XI mengawasi sejauh mana subsidi dan kompensasi itu tepat sasaran. Salah satu yang dikelola Pertamina adalah subsidi bahan bakar minyak dan gas,” ujarnya.
Andi menyebut subsidi energi memiliki dampak fiskal yang besar sehingga perlu dijaga agar tidak terjadi penyimpangan.
Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah
“Kita berharap bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan kompensasi itu tepat sasaran,” tegasnya.
Ia meminta Pertamina memperkuat pengawasan pada seluruh titik distribusi, mulai dari SPBU hingga agen LPG.
“Pengawasan dari Pertamina kepada SPBU, SPBE, SPBU compact dan agen-agen yang menjual gas dan BBM harus betul-betul menggunakan alokasinya secara tepat kepada penerima subsidi. Jangan sampai subsidi yang diberikan pemerintah tidak tepat,” kata Andi.
Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian
Menjelang momentum akhir tahun, ia mengingatkan lonjakan kebutuhan energi seiring meningkatnya mobilitas wisatawan dan aktivitas rumah tangga.
“Biasanya jumlah wisatawan di Provinsi Bali meningkat dan tentunya perlu diperhatikan kecukupan bahan bakar untuk transportasi dan juga LPG untuk rumah tangga. Kegiatan rumah tangga akan meningkat,” jelasnya.
Andi juga menyoroti penggunaan solar bersubsidi, terutama bagi angkutan logistik. Menurutnya, perlu ada aturan lebih tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Baca Juga : Peran OMSP Disebut Kunci Ciptakan Stabilitas dan Ketahanan Nasional
“Harus ada komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang tidak berhak jangan menggunakan solar biodiesel yang subsidi,” ujarnya.
Ia berharap pengawasan ketat dapat mencegah kelangkaan energi pada titik-titik dengan aktivitas wisata tinggi.
“Kita berharap tidak ada lagi kelangkaan LPG, kemudian yang tidak berhak jangan pakai LPG yang subsidi, dan ketersediaan BBM di titik-titik pariwisata tetap terjaga,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
