PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri lainnya, Badrodin Haiti, menyoroti perlunya perubahan mendasar dari sisi kultur di tubuh Polri. Ia menyebut masih banyak keluhan terkait cara komunikasi aparat hingga penggunaan kekerasan dalam penanganan unjuk rasa.
“Keluhan seperti itu masih ada. Kenapa polisi kita bisa berbeda dengan polisi di negara lain seperti Australia. Paradigmanya mungkin berbeda, sehingga harus diubah secara mendasar, terutama dari kulturnya,” ujar Badrodin, Rabu (17/12/2025).
Mantan Kapolri ini menekankan pentingnya kesadaran aparat bahwa legitimasi Polri bersumber dari kepercayaan dan dukungan publik.
Baca Juga : Mahfud MD Soroti Campur Tangan Politik dalam Reformasi Pelayanan Polri
“Polisi tidak boleh bertindak semena-mena dan menonjolkan kewenangan. Dukungan rakyat itu sangat berarti bagi Polri,” kata jenderal polisi purnawirawan bintang empat itu.
Menjawab pertanyaan terkait kesejahteraan Polri dalam agenda reformasi, Badrodin mengatakan hal tersebut juga menjadi salah satu masukan yang diterima komisi.
“Itu salah satu masukan, tapi nanti akan melalui proses diskusi di komisi. Dari situ baru dirumuskan apa yang bisa direkomendasikan kepada Presiden,” jelasnya.
Baca Juga : Serap Aspirasi di Makassar, Komisi Reformasi Polri Catat Keluhan soal Pemerasan hingga Politik
Ia menambahkan, masa kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri akan berakhir dalam waktu dekat.
“Kami bekerja sampai sekitar seminggu ke depan. Setelah itu, tutup tahun kami berhenti,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, sejumlah akademisi seperti Prof Firdaus Muhammad, Dr Hasrullah, Fajrulrahman Jurdi, Anno Suparno, Mulawarman, serta sejumlah aktivis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
