PORTALMEDIA.ID - Dewan Pers memberikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas sikap terbuka dalam menerima kritik dari masyarakat. Sikap tersebut dinilai menunjukkan Polri yang semakin adaptif dan responsif terhadap masukan publik.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan tidak banyak lembaga negara yang bersedia menerima kritik secara terbuka sebagaimana yang ditunjukkan Polri saat ini. Menurutnya, keterbukaan tersebut menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik.
“Kami menyampaikan begini, memang tidak banyak institusi yang rela dikritik. Saya lihat Pak Kapolri dan jajaran, walaupun pedas kritik ini satu hal yang biasa cukup baik dan mudah-mudahan bisa ditiru juga oleh lembaga-lembaga lain,” kata Totok dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Baca Juga : Polri Perbarui SOP Pengamanan Demonstrasi Berbasis HAM
Totok mengungkapkan, Dewan Pers telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa Polri akan berkoordinasi dengan Dewan Pers setiap kali menangani pengaduan perkara yang berkaitan dengan kerja jurnalistik.
Ia menyebut, koordinasi tersebut kini sudah berjalan hingga ke tingkat kepolisian daerah dan kepolisian resor. Menurut Totok, para penyidik semakin memahami pentingnya melibatkan Dewan Pers dalam penanganan perkara pers.
“Hal yang baik yang bisa saya sampaikan adalah bahwa sekarang itu para penyidik di level polres, bahkan polda, itu selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers manakala ada kasus yang kira-kira itu, ‘ini ada unsur wartawannya ini bagaimana?’,” ujarnya.
Baca Juga : Korlantas Direkomendasikan Bertransformasi Menjadi Badan Lalu Lintas Polri
Totok menilai langkah tersebut mencerminkan kesadaran Polri terhadap nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kapolri, serta perjanjian kerja sama antara Bareskrim Polri dan Dewan Pers terkait penyelesaian persoalan pers.
“Artinya Kepolisian menyadari betul apa yang disampaikan dalam MoU antara Dewan Pers dengan Pak Kapolri. Termasuk perjanjian kerja sama antara Kabareskrim dengan Dewan Pers waktu itu, agar setiap persoalan pers itu diselesaikan melalui Dewan Pers,” tuturnya.
Sepanjang tahun 2025, Dewan Pers mencatat hampir 300 permintaan ahli pers untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan berbagai perkara. Menurut Totok, angka tersebut menunjukkan meningkatnya penghormatan Polri terhadap Undang-Undang Pers.
Baca Juga : IPR Nilai Komisi Reformasi Polri Langkah Strategis Bangun Supremasi Hukum
“Perlu kami sampaikan permintaan ahli pers itu sekarang di Dewan Pers setahun ini hampir 300-an dan sampai hari ini masih ada. Tadi kami buka WA itu masih ada permintaan bagaimana ahli pers bisa dihadirkan,” kata Totok.
Ia menambahkan, peningkatan permintaan tersebut sejalan dengan lonjakan pengaduan masyarakat ke Dewan Pers yang kini telah mencapai ribuan laporan.
“Kami sampaikan apresiasi dalam hal ini, karena memang peningkatan pengaduan masyarakat pun sekarang mencapai angka ribuan di Dewan Pers,” ujarnya.
Baca Juga : Presiden Prabowo Lantik Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie Jadi Ketua
Dalam kesempatan yang sama, Totok juga mengapresiasi tema besar Polri tahun 2025, yakni Polri untuk Masyarakat. Menurutnya, tema tersebut mencerminkan semangat perubahan paradigma Polri agar semakin dekat dan berpihak kepada masyarakat.
“Saya kira kita patut apresiasi, betapapun semua tentu kita harus jaga bersama agar perubahan paradigma itu betul-betul bisa dilaksanakan bersama masyarakat,” kata Totok.
Ia menilai tantangan ke depan akan semakin kompleks. Namun, apabila Polri mampu menjalankan komitmen tersebut secara konsisten, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian diyakini akan terus menguat.
Baca Juga : DPR RI Pastikan UU Pers Sejalan dengan Konstitusi dan Prinsip Demokrasi
“Saya kira makin kompleks tantangannya dan kalau Polri bisa melaksanakannya dengan baik, maka Polri akan betul-betul menjadi polisi untuk masyarakat,” ujar Totok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
