PORTALMEDIA.ID – Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menyoroti masih minimnya keterlibatan prajurit perempuan dalam peran operasional di lingkungan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat.
Sorotan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Puspenerbad di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (22/1/2026).
Dalam sesi pendalaman, Desy mengungkapkan keprihatinannya karena tidak melihat kehadiran penerbang perempuan dalam jajaran yang ditampilkan.
Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan penting dalam fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan sumber daya manusia di tubuh TNI.
“Saya cukup sedih karena sejak tadi tidak melihat adanya penerbang perempuan, bahkan tidak ditampilkan sama sekali,” kata Desy.
Ia menilai absennya prajurit perempuan dalam posisi strategis, khususnya sebagai penerbang, menunjukkan bahwa ruang dan kesempatan pengembangan karier bagi perempuan di TNI AD masih terbatas.
Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian
Padahal, keterlibatan perempuan di satuan penerbangan dinilai penting untuk mencerminkan profesionalisme serta prinsip kesetaraan dalam pembinaan personel.
Desy juga mengkritisi pola penempatan prajurit perempuan yang dinilai masih didominasi oleh tugas-tugas administratif dan fungsi pendukung. Ia mencatat cukup banyak prajurit perempuan berada di lingkungan Puspenerbad, namun peran mereka tidak terlihat dalam kegiatan operasional.
“Perempuan sering ditempatkan di bagian keuangan, administrasi, atau konsumsi. Saya tidak melihat mereka menggunakan atribut operasional seperti prajurit lainnya,” ujarnya.
Baca Juga : Peran OMSP Disebut Kunci Ciptakan Stabilitas dan Ketahanan Nasional
Menurut Desy, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan jalur karier bagi prajurit perempuan, terutama bagi mereka yang memiliki minat dan kompetensi di bidang penerbangan militer.
Ia menegaskan bahwa sistem pembinaan karier seharusnya memberikan peluang yang setara tanpa membedakan jenis kelamin.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pengembangan sumber daya manusia TNI agar berjalan secara profesional dan inklusif.
Baca Juga : DPR RI Soroti Potensi Pungli Beasiswa KIP di Kampus
Desy menyampaikan bahwa isu keterlibatan prajurit perempuan akan menjadi perhatian lanjutan DPR RI dalam pembahasan bersama pimpinan TNI ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
