PORTALMEDIA.ID -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan pandangan kritis serta rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP).
Melalui surat resmi yang dikirimkan pada awal Februari 2026, Muhammadiyah menilai pembentukan BoP sarat akan kepentingan strategis Amerika Serikat.
Organisasi Islam tersebut khawatir keterlibatan Indonesia justru berisiko menjauhkan negara dari komitmen moral dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Baca Juga : Vatikan dan Sejumlah Negara Tolak Gabung Board of Peace
Dalam dokumen tersebut, Muhammadiyah memberikan poin-poin rekomendasi kepada pemerintah, termasuk penundaan status anggota tetap.
Pemerintah diminta untuk tidak terburu-buru menjadi anggota permanen sebelum ada kajian mendalam.
Muhammadiyah merekomendasikan agar komitmen pembayaran iuran keanggotaan ditunda sebelum ada kejelasan mengenai manfaat nyata bagi Indonesia dan Palestina.
Baca Juga : Ramai Isu Pasukan Indonesia ke Gaza, Ini Penjelasan KSAD
Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) Muhammadiyah ini juga menilai struktur BoP terlalu sentralistrik dan didominasi oleh pengaruh Donald Trump.
Dewan Perdamaian ini dibentuk berdasarkan Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang diusulkan Donald Trump pada September 2025.
Inisiatif ini kemudian mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi DK PBB No. 2803 tanggal 17 November 2025, dengan fokus utama pada stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pasca-konflik.
Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang telah menandatangani dan menyatakan bergabung dengan lembaga tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah memberikan penjelasan langsung mengenai peran Indonesia dalam BoP kepada sejumlah ormas Islam, termasuk Muhammadiyah, dalam pertemuan di Istana Merdeka pada awal Februari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
