MAKASSAR, PortalMedia.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat regional Sulawesi. Di bawah nakhoda Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Kota Daeng dinobatkan sebagai Terbaik I Kategori Creative Financing (Pembiayaan Kreatif) Regional Sulawesi Tahun 2026.
Penghargaan prestisius ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Malam penganugerahan tersebut berlangsung khidmat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/05/2026) malam.
Selain membawa pulang trofi utama, Pemkot Makassar juga diganjar hadiah berupa dana insentif senilai Rp3 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan mengelola serta menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan.
Baca Juga : Jadi ‘Lebarannya Pelari’, Munafri Sebut MHM 2026 Beri Multiplier Effect Bagi Hotel dan UMKM
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian ini. Menurut pria yang akrab disapa Appi tersebut, penghargaan ini merupakan buah dari komitmen dan sinergi kolektif seluruh elemen di Pemkot Makassar.
"Tentu ini sangat membahagiakan. Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras kita bersama yang menghasilkan pengakuan atas kinerja daerah dalam kategori Creative Financing," ujar Munafri, Sabtu (30/05/2026).
Borong Berbagai Penghargaan Strategis
Baca Juga : Lewat Makassar Move, Wali Kota Munafri Ajak Warga Olahraga Sambil Awasi Fasilitas Publik
Memasuki tahun kedua kepemimpinan duet Munafri-Aliyah, Makassar tidak hanya unggul di sektor tata kelola keuangan. Pada ajang yang sama, Pemkot Makassar sukses memborong sejumlah penghargaan berskala regional lainnya, antara lain:
Juara III Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting se-Sulawesi.
Penghargaan Pertumbuhan Kepesertaan Tertinggi tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi.
Baca Juga : Munafri Dorong Optimalisasi Tiga Terminal untuk Perkuat Layanan Transportasi dan UMKM
Pelopor Program Perlindungan Pekerja Rentan Berbasis Jaminan Hari Tua (JHT).
Rentetan prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Makassar sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Munafri menjelaskan, keberhasilan pada kategori Creative Financing membuktikan bahwa Makassar mampu menggali sumber-sumber pendapatan baru secara legal dan terukur, di tengah ketatnya tantangan fiskal dan efisiensi anggaran nasional.
Baca Juga : Gelombang Tinggi Disertai Angin Kencang, Munafri Minta SKPD Fokus Warga Pulau
"Artinya, selain kita mendapatkan sumber pendapatan yang baru, juga bagaimana regulasi yang kuat bisa memaksimalkan pola-pola pendapatan yang ada. Kami menyasar seluruh potensi agar tidak ada lagi sektor yang luput dari pengamatan," tegas politisi Golkar tersebut.
Dampak Positif Digitalisasi Layanan
Salah satu kunci utama keberhasilan ini, lanjut Appi, adalah akselerasi transformasi digital yang diterapkan secara masif pada sistem birokrasi lokal. Digitalisasi dinilai ampuh menutup celah kebocoran anggaran sekaligus melipatgandakan raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga : Golkar Luwu Utara Nyatakan Dukungan ke Munafri di Musda
"Program digitalisasi pemerintah yang kami jalankan, ditambah sistem regulasi yang kami bangun, memberikan peningkatan PAD yang sangat signifikan. Ini akan terus dikembangkan untuk menghasilkan sumber pembiayaan yang lebih besar lagi," urainya.
Ia berharap penghargaan ini menjadi suntikan motivasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus melahirkan inovasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
"Dengan begitu, pembangunan kota tetap berjalan optimal, pelayanan publik semakin prima, dan kesejahteraan warga Makassar terus meningkat," pungkas Appi.
Sebagai informasi, Kategori Creative Financing dalam ajang Kemendagri ini dinilai berdasarkan indikator ketat. Mulai dari efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi PAD, pemanfaatan sistem digital, hingga kepatuhan terhadap indikator tata kelola yang baik di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
