MAKASSAR, portalmedia.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan. Kegiatan strategis tersebut diselenggarakan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026).
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, ini bertujuan untuk menjaring masukan, aspirasi, serta rekomendasi dari pemerintah daerah, perwakilan petani, nelayan, dan pemangku kepentingan guna menyempurnakan regulasi pangan nasional.
Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Kepala BRMP Sulsel Fadjry Djufri, jajaran kementerian terkait, Bulog, serta perwakilan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Kota Makassar.
Baca Juga : Makassar Tuan Rumah Konferensi Internasional Radiologi Kedokteran Gigi Unhas-Niigata University
Dalam sesi penyampaian aspirasi, perwakilan Gapoktan Makassar mengeluhkan sejumlah tantangan nyata di lapangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur pertanian, aspek kesejahteraan, hingga kekhawatiran meluasnya alih fungsi lahan pertanian menjadi area perumahan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen penuh pemerintah kota untuk mengunci sisa lahan pertanian produktif yang ada. Regulasi tersebut akan dituangkan secara berkekuatan hukum melalui penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Makassar.
"Insya Allah bulan depan RDTR Kota Makassar selesai. Seluruh lahan pertanian yang ada sekarang tidak boleh sama sekali dikonversi menjadi lahan ekonomi," tegas Munafri.
Baca Juga : Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Melinda Aksa Ajak Warga Makassar Pilah Sampah dari Rumah
Usulkan Greenhouse Berbasis IoT untuk Wilayah Perkotaan
Lebih jauh, Munafri memaparkan bahwa luas lahan pertanian aktif di Kota Makassar saat ini tersisa tidak lebih dari 1.500 hektare. Mengingat status Makassar sebagai area perkotaan dengan keterbatasan lahan yang masif, diperlukan pendekatan teknologi modern agar produksi pangan tetap optimal.
Kepada Komisi IV DPR RI, ia mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan intervensi teknologi, salah satunya melalui pengembangan inovasi smart greenhouse berbasis Internet of Things (IoT). Teknologi digital ini mampu mengendalikan faktor lingkungan secara otomatis dan meminimalkan dampak cuaca ekstrem.
Baca Juga : Pemkot Makassar dan PIP Sepakati Saling Hibah Aset untuk Kawasan Stadion Untia
"Karena kami tidak memiliki banyak lahan pertanian, maka dibutuhkan teknologi pertanian yang maksimal. Greenhouse berbasis IoT menjadi solusi yang tepat karena tidak terlalu terpengaruh kondisi cuaca dan dapat berjalan berdampingan dengan pertanian konvensional," terangnya.
Selain digitalisasi budidaya, Munafri juga menitikberatkan pentingnya penguatan infrastruktur pasca-panen di kawasan perkotaan. Ia mengusulkan pengadaan fasilitas gudang penyimpanan yang memadai serta cold storage untuk menjaga stabilitas pasokan komoditas yang mudah rusak (perishable goods).
Inovasi lain yang disodorkan adalah optimalisasi penanaman kembali pohon sagu di sepanjang bantaran sungai yang membelah Kota Makassar. Selain efektif menjaga ekosistem wilayah sungai dari erosi, sagu dinilai potensial menjadi sumber karbohidrat alternatif dan cadangan pangan jangka panjang.
Baca Juga : Sempurnakan Sistem Penggajian, Wali Kota Munafri Minta LAN RI Buat Klasifikasi Beban Kerja PJLP
Sebagai kota yang cenderung konsumtif dengan lahan terbatas, Pemkot Makassar ke depan juga akan memperkuat kerja sama antardaerah (inter-regional cooperation) dengan wilayah-wilayah penyangga produksi pangan di sekitar Makassar demi menjaga stabilitas harga pasaran.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengapresiasi masukan komprehensif yang diberikan oleh jajaran Pemkot Makassar dan pelaku sektor pertanian daerah. Ia menegaskan bahwa draf RUU Pangan memang dirancang untuk menjawab tantangan masa depan, seperti gangguan rantai pasok global dan penyusutan lahan produktif. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
