MAKASSAR, portalmedia.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri langsung acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Kegiatan strategis ini berlangsung khidmat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).
Pencanangan ini menjadi tanda dimulainya pesta pendataan ekonomi nasional berskala besar untuk memetakan seluruh aktivitas, struktur, dan performa dunia usaha di Indonesia. Agenda tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta jajaran kepala daerah se-Sulsel.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ini. Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting dan kompas utama dalam menentukan arah kebijakan serta investasi di Kota Makassar ke depan.
Baca Juga : Perkuat Konektivitas Kepulauan, Wali Kota Munafri Siap Soft Launching Pete-pete Laut 12 Juni
"Sensus Ekonomi 2026 sangat penting menjadi instrumen untuk memetakan kondisi riil berbagai hal pembangunan di Kota Makassar, termasuk perekonomian masyarakat," jelas Munafri.
Jangkar Kebijakan Berbasis Data Riil
Sebagai hub sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi utama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Munafri menilai Makassar sangat bergantung pada ketersediaan data yang valid, akurat, dan mutakhir. Data tersebut dibutuhkan untuk melahirkan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Baca Juga : Pete-pete Laut Segera Beroperasi di Makassar, Uji Coba Perdana Sasar Pulau Barrang Lompo
Terlebih lagi, dinamika roda ekonomi saat ini bergerak sangat cepat seiring masifnya pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), geliat industri kreatif, hingga ekspansi ekosistem ekonomi digital di Kota Daeng.
"Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha. Sensus Ekonomi bukan sekadar pendataan biasa, melainkan misi strategis nasional," urai Appi.
Ia menambahkan, keterbukaan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur akan membantu pemerintah memetakan sektor unggulan mana yang perlu didongkrak, serta sektor rentan yang membutuhkan intervensi stimulus anggaran dari pemerintah.
Baca Juga : Komitmen Dukung Bakat Siswa, Pemkot Makassar Bakal Ganjar Juara O2SN dan GSI Beasiswa Prestasi
Sulsel Jadi Pelopor Nasional
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Sulsel menorehkan catatan sebagai pelopor pelaksana pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat daerah pertama di Indonesia.
"Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi. Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama," ungkap Amalia bangga.
Baca Juga : Munafri Ajak RT/RW Pimpin Gerakan Pilah Sampah, Siapkan Insentif Rp100 Juta bagi Lingkungan Terbaik
Amalia menekankan bahwa BPS tidak bisa bekerja sendiri dalam menyukseskan agenda masif sepuluh tahunan ini. Kolaborasi aktif dari gubernur, bupati, wali kota, asosiasi pengusaha, hingga elemen masyarakat terkecil menjadi prasyarat mutlak keakuratan data APBN ke depan.
Sebagai strategi penyebaran informasi, BPS RI mengusung jargon kampanye nasional "TIR", sebuah akronim dari: Terima petugas sensus dengan baik, Isi data dengan sejujur-jujurnya, dan Rahasia data dipastikan tetap terjaga erat oleh undang-undang (red).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
