MAKASSAR, portalmedia.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut dan menerima kunjungan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bilateral Balai Kota Makassar, Rabu (1/4/2026), dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar bersama tim pemeriksa dari BPK RI.
Pada kesempatan itu, Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan.
Baca Juga : BPBD Makassar Gandeng 23 Kampus, Siapkan 23.000 Mahasiswa Tangguh Bencana
Usai mendengarkan arahan singkat dari pihak BPK RI, Munafri lantas menekankan pentingnya keseriusan seluruh jajaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Menurutnya, proses pemeriksaan LKPD tahunan ini menjadi momentum krusial untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan.
“Pemeriksaan ini akan memperlihatkan apakah yang kita kerjakan selama satu tahun ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Soroti Catatan Temuan Berulang
Baca Juga : HUT Dekranas 2026 Sukses Digelar di Makassar, Mendagri Apresiasi Dukungan Wali Kota Munafri
Secara khusus, Wali Kota Makassar menyoroti arahan pihak BPK RI mengenai adanya kecenderungan temuan yang berulang setiap tahun. Menurut Munafri, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal oleh jajaran terkait.
“Kalau temuan itu berulang, artinya ada rekomendasi yang belum direspons secara maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Untuk itu, Munafri meminta seluruh OPD untuk menempatkan setiap rekomendasi BPK sebagai prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap persoalan tidak berlarut-larut dari tahun ke tahun.
Baca Juga : Belajar Teknologi Pengolahan Sampah di Bali, Pemkot Makassar Ingin Terapkan Sistem SOMYA Digester
"Saya menyampaikan kepada teman-teman di SKPD bahwa setiap rekomendasi BPK ini harus ditempatkan dalam satu kolom yang urgensinya sangat diperhatikan," pungkasnya.
Dorong Pengawasan Berlapis dan Komunikasi Intens
Selain berfokus pada evaluasi tahunan, Munafri mengingatkan jajarnnya agar tidak hanya terpaku pada temuan yang berulang, tetapi juga mengantisipasi munculnya temuan baru di sektor lain. Untuk menekan potensi tersebut, ia mendorong penguatan proses pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan yang berlapis.
“Proses laporan keuangan ini harus benar-benar melalui check and re-check. Kontrol dan evaluasi harus berjalan ketat, karena hal kecil pun bisa berdampak besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Munafri menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Kota Makassar dan tim pemeriksa BPK. Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap aturan di lapangan yang dapat menimbulkan bias dalam laporan akhir.
“Kalau ada yang belum dipahami, jangan diinterpretasikan sendiri. Bangun komunikasi yang baik agar sudut pandang kita sama, tidak ada bias maupun ambigu dalam laporan,” tambahnya.
Baca Juga : Hadiri ICE APEKSI 2026 di Medan, Wawali Aliyah Mustika Ilham Promosikan Potensi Unggulan Makassar
Melalui koordinasi yang intensif ini, Munafri berharap proses pemeriksaan LKPD tahun ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan penyamaan persepsi, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Semoga progres kita dari tahun ke tahun semakin baik serta berjalan sesuai aturan dan sistem yang telah ditetapkan,” tutupnya (red).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
