MAKASSAR, portalmedia.id — Kepastian nakhoda lini pertama pelayanan medis di Kota Makassar akhirnya resmi terpenuhi secara mutlak. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengukuhkan sekaligus mengambil sumpah dan janji jabatan terhadap 47 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas definitif di lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar. Agenda sakral ini dipusatkan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (17/6/2026).
Dalam pokok arahannya, Munafri melayangkan penegasan bahwa figur kepala puskesmas mengemban peran strategis yang amat vital. Mereka didapuk sebagai benteng pertahanan sekaligus garda terdepan pelayanan kesehatan yang berhadapan langsung secara horizontal dengan dinamika dan persoalan riil kesehatan warga di akar rumput.
Langkah pengukuhan masif ini dinilai menjadi titik balik yang sangat fundamental bagi jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk menginjeksi energi baru pada mutu pelayanan kesehatan dasar. Pasalnya, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, mayoritas kursi pimpinan puskesmas di Makassar hanya diisi oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi transisional tersebut dipicu oleh dinamika perubahan nomenklatur kelembagaan serta penyelarasan regulasi jabatan fungsional di internal birokrasi.
Baca Juga : BPS Mulai Pendataan Door to Door, Wali Kota Makassar Jadi Responden Pertama
"Pelantikan kepala puskesmas definitif secara menyeluruh kali ini mengemban arti yang luar biasa penting bagi jalannya roda organisasi kota. Hal ini mengingat momentum pengukuhan pejabat fungsional kapus secara definitif di Makassar terakhir kali dituntaskan pada tahun 2019 silam," beber Wali Kota yang akrab disapa Appi tersebut.
Lewati Skrining Ketat, Jabatan Bukan Formalitas Administrasi
Orang nomor satu di Kota Daeng ini menjamin bahwa penentuan 47 nama pejabat yang dilantik pada hari ini telah melewati fase penyaringan ketat dan tidak dirumuskan secara instan. Pemkot Makassar melalui kolaborasi tim penilai dari pelbagai instansi daerah telah menunaikan serangkaian proses asesmen kompetensi secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga : Tak Kenal Libur, BPBD Makassar Bersihkan Tumpukan Sampah di Kanal Kandea
Alur seleksi panjang tersebut mencakup verifikasi berkas administrasi kepegawaian, uji kompetensi teknis, wawancara pendalaman, hingga pelacakan rekam jejak (track record) serta aspek integritas moral. "Lewat proses seleksi yang rigid ini, kami memproyeksikan para pejabat fungsional yang terpilih merupakan ASN yang benar-benar cakap secara manajerial, mumpuni dalam kemampuan teknis, serta memiliki kapasitas kepemimpinan kuat," jentreh Appi.
Lebih lanjut, mantan CEO PSM Makassar ini mengingatkan bahwa puskesmas tidak boleh menyempitkan fungsinya pada ranah kuratif atau sekadar tempat berobat orang sakit saja. Puskesmas wajib dikembalikan pada khitah utamanya sebagai motor penggerak preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan derajat kesehatan) di wilayah kerja masing-masing.
"Ini bukan tugas birokrasi biasa karena tupoksi yang bapak dan ibu amban bersentuhan langsung dengan urusan kesehatan dan taruhan nyawa masyarakat. Puskesmas bukan kantor pelayanan umum biasa yang bisa ditinggalkan sesuka hati. Ini adalah institusi pembangunan manusia yang menuntut komitmen, integritas, dan kepedulian tingkat tinggi," tutur Appi lugas.
Baca Juga : Muharram Expo 1448 H Meriah, Wali Kota Makassar Puji Kemandirian Fasilitas Warga BTP
Gandeng Camat Sebagai Tandem dan Tekan Validitas Data SDMK
Demi memastikan program kesehatan ini berjalan lurus dan mengakar, Appi sengaja menghadirkan seluruh camat se-Kota Makassar dalam prosesi pelantikan tersebut. Ia menginginkan kepala puskesmas dan camat membangun sinergi yang kokoh sebagai mitra kerja strategis di wilayah fungsional.
"Saya sengaja kumpulkan para camat di sini agar mereka langsung berkoordinasi dengan para kapus yang baru. Kepala puskesmas dan camat di wilayah harus menjadi tandem yang kuat dan responsif dalam membedah serta menyelesaikan komplain atau persoalan kesehatan warga," desaknya.
Baca Juga : Marak Keluhan Pungutan Saat Konser, Perumda Parkir Makassar Gagas Biaya Parkir Masuk Tiket Event
Selain aspek pelayanan fisik, Wali Kota juga memberikan atensi khusus pada tata kelola internal puskesmas, terutama terkait digitalisasi dan pemutakhiran data tenaga kesehatan secara berkala dalam aplikasi Sistem Informasi SDM Kesehatan (SDMK). Validitas data pada instrumen SDMK dipandang krusial sebagai kompas bagi pemerintah dalam merumuskan draf kebijakan jangka panjang, pemetaan kebutuhan nakes, hingga distribusi tenaga medis agar lebih merata.
Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham Tekankan Profesionalisme Layanan
Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menggarisbawahi bahwa pemenuhan pejabat kapus definitif ini merupakan langkah akseleratif Pemkot Makassar dalam mendongkrak indeks kepuasan publik terhadap mutu pelayanan dasar.
Baca Juga : Solusi Kemacetan dan Pungli, Pemkot Makassar Siapkan Building Parkir Terintegrasi
"Jabatan yang diserahterimakan pada hari ini adalah mandat besar untuk memastikan hak konstitusional setiap warga negara dalam memperoleh fasilitas medis yang layak dapat terpenuhi dengan baik. Kami meminta seluruh Kepala UPT Puskesmas bekerja dengan landasan profesionalisme tinggi, responsif, berintegritas, dan membawa semangat melayani," tegas Aliyah.
Aliyah optimistis hadirnya kepemimpinan definitif yang sah ini akan mengurai sumbatan birokrasi di tingkat faskes pertama, sehingga program strategis nasional seperti akselerasi penurunan angka stunting, eliminasi penyakit menular, penataan sanitasi, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) dapat dieksekusi secara masif dan terukur.
Pantauan di lokasi, prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran petinggi daerah. Tampak hadir Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina, jajaran anggota DPRD kota, unsur Forkopimda, serta para kepala dinas lingkup Pemkot Makassar. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
