MAKASSAR, portalmedia.id — Di tengah tekanan efisiensi anggaran daerah, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengambil kebijakan yang tidak lazim bagi seorang kepala daerah pada umumnya. Di saat sebagian pimpinan instansi memilih memperbarui fasilitas jabatan dengan kendaraan dinas baru setiap tahunnya, orang nomor satu di Kota Daeng ini justru mempertahankan fasilitas operasional lama sebagai bentuk komitmen tata kelola anggaran yang bijak dan pro-rakyat.
Munafri yang akrab disapa Appi memilih tetap memanfaatkan aset kendaraan dinas (randis) pengadaan tahun 2023 dari era kepemimpinan Wali Kota sebelumnya. Untuk menunjang mobilitas kedinasan harian, dirinya cukup mengandalkan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 tanpa mengajukan usulan pembaruan unit baru.
"Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di Pemkot Makassar. Saya saja sejak awal menjabat kendaraan operasional mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023. Ada juga kendaraan cadangan satu unit lain seperti Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022, bisa dipakai," tegas Wali Kota Makassar tersebut di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga : Wali Kota Makassar Isi WFH Bersama SKPD Pantau Jumat Bersih di Wajo dan Ujung Tanah
Keputusan menolak pengadaan randis baru di lingkup Pemkot Makassar sepanjang tahun 2026 ini bukan sekadar simbol kesederhanaan, melainkan arah kebijakan taktis menyikapi instruksi penghematan dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran yang semula berpotensi terserap untuk pos belanja atau sewa kendaraan dialihkan sepenuhnya untuk membiayai program kedinasan yang menyentuh langsung hajat hidup warga.
Anggaran hasil efisiensi anggaran tersebut digeser untuk memperkuat sektor pendidikan lewat pembagian seragam sekolah gratis, akselerasi pengaspalan jalan hingga ke lorong-lorong permukiman, subsidi iuran sampah gratis, serta pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Kondisi medan jalanan perkotaan Makassar yang relatif tidak ekstrem dinilai membuat pengadaan kendaraan spesifikasi terkini berspesifikasi tinggi menjadi tidak urgensi.
Selain ramah lingkungan, operasional mobil listrik dirasakan jauh lebih hemat lantaran memangkas pos belanja bahan bakar minyak (BBM). Politisi Golkar ini memastikan ketersediaan diler resmi dan bengkel purnajual di Makassar sangat memadai untuk mengatasi kendala teknis operasional. Ia pun menegaskan instruksi moratorium belanja kendaraan baru ini mengikat secara menyeluruh bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga jajaran Kepala Dinas di lingkup pemerintah kota. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
