MAKASSAR, portalmedia.id — Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar Triwulan I Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum krusial bagi jajaran birokrasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan warning keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengubah paradigma kerja dari yang sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran menjadi berorientasi pada dampak nyata (outcome) bagi masyarakat.
Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026), tersebut membedah potret serapan keuangan daerah di awal tahun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Muh. Dahyal, memaparkan bahwa Realisasi APBD Triwulan I untuk pos belanja daerah mencatatkan angka Rp465 miliar dari total pagu anggaran Rp4,2 triliun, atau setara dengan 11,07 persen. Sementara itu, progres fisik program menyentuh angka 11,36 persen.
Meskipun performa realisasi belanja ini diklaim mengalami sedikit dinamika jika disandingkan secara year-on-year dengan Triwulan I tahun 2025, Munafri menilai lompatannya belum cukup impresif. Di sisi lain, potret pendapatan daerah menujukkan tren positif dengan realisasi mencapai Rp1,041 triliun atau 22,14 persen dari target Rp4,7 triliun.
Baca Juga : Tak Perlu Bawa Uang Tunai, Bayar Tagihan Air Kini Cukup Pindai QRIS di Perumda Air Minum Makassar
Menyikapi data statistik tersebut, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa fase awal triwulan pertama bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan cetak biru penentu ritme kerja pada triwulan-triwulan berikutnya. Ia menginstruksikan seluruh jajaran SKPD untuk menyelaraskan program kerja dengan visi RPJMD Kota Makassar 2025–2029, yaitu "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan".
"Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita gas. Jangan sampai kita cepat, tapi salah arah," tegas Wali Kota yang akrab disapa Appi itu.
Lebih lanjut, Appi mengkritisi pola kerja ego-sektoral antar-perangkat daerah. Menurutnya, kegagalan program dalam menghadirkan dampak sosial sering kali dipicu oleh proses perencanaan makro yang tidak terkoneksi dengan pola eksekusi mikro di lapangan. Ia juga meminta kebiasaan buruk menunda kelengkapan berkas tender yang berujung pada penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun dan memicu sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tinggi segera ditinggalkan. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
