0%
Rabu, 18 November 2026 15:06

Aduan Penguasaan Lahan Hutan Morowali Dinilai Tak Berdasar Hukum, Pemerintah Minta Warga Hentikan Perambahan

Editor : Agung
Aduan Penguasaan Lahan Hutan Morowali Dinilai Tak Berdasar Hukum, Pemerintah Minta Warga Hentikan Perambahan
ist

Pemerintah menekankan bahwa kawasan hutan merupakan aset negara yang pemanfaatannya diatur melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan. Setiap aktivitas pembukaan, penguasaan, maupun pemanfaatan kawasan hutan wajib memperoleh izin dari pemerintah.

PORTALMEDIA — Aduan sejumlah kelompok petani dari enam desa di Kabupaten Morowali kepada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah terkait penutupan akses lahan di kawasan hutan mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum. Otoritas kehutanan menegaskan, penguasaan kawasan hutan tanpa izin pemerintah tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana.

Pemerintah menekankan bahwa kawasan hutan merupakan aset negara yang pemanfaatannya diatur melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan. Setiap aktivitas pembukaan, penguasaan, maupun pemanfaatan kawasan hutan wajib memperoleh izin dari pemerintah.

Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, sebelumnya telah melakukan mediasi dengan masyarakat sekaligus mengingatkan warga agar menghentikan pembukaan lahan baru di kawasan hutan.

“Saya tidak mau masyarakat saya terjeblos dalam urusan hukum kawasan hutan. Saya sudah melarang keras pembukaan lahan baru maupun pembakaran lahan, dan meminta warga mematuhi proses verifikasi yang sedang disiapkan pemerintah daerah,” kata Iksan.

Menurut dia, pemerintah daerah tengah menyiapkan proses verifikasi untuk memastikan status lahan secara objektif. Karena itu, masyarakat diminta menghormati proses tersebut dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperumit penyelesaian persoalan.

Sejalan dengan itu, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah bersama Tim Terpadu Perlindungan dan Pengamanan Hutan telah menggelar sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) di Kabupaten Morowali pada awal November. Program tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai penyelesaian penguasaan kawasan hutan melalui jalur hukum dan mekanisme yang disiapkan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengimbau masyarakat menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terkait dugaan perambahan kawasan hutan dan perusakan fasilitas.

Ancaman Pidana

Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, mengatakan pembukaan kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.

Menurut Ali, pengelolaan kawasan hutan oleh pemegang izin resmi dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), penerapan teknik konservasi, serta langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko bencana.

“Kalau pemegang izin resmi yang mengelola, ada tekniknya, ada prosedurnya, ada mitigasi bencana, serta dokumen Amdal sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun menduduki kawasan hutan secara ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pelaku perambahan, penebangan, maupun kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin dapat dikenai pidana penjara mulai satu tahun hingga 15 tahun serta denda mulai Rp500 juta hingga miliaran rupiah.

Selain itu, apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara membakar, pelaku juga dapat dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur ancaman pidana penjara tiga hingga 10 tahun serta denda Rp3 miliar sampai Rp10 miliar.

Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk sebagai pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Blok Bahodopi menyatakan menjalankan kewajiban menjaga, mengawasi, serta melaporkan dugaan perambahan kepada instansi berwenang. Perusahaan juga menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas PKA dalam proses verifikasi status lahan.

Menurut perusahaan, proses tersebut bertujuan membedakan lahan yang telah dikelola masyarakat sebelum batas waktu pengakuan (cut-off date) dengan pembukaan lahan baru yang dilakukan setelahnya.

Pemerintah berharap penyelesaian persoalan kawasan hutan di Morowali dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga fungsi ekologis hutan tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Redaksi Portal Media menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@portalmedia.id atau Whatsapp 081395951236. Pastikan Anda mengirimkan foto sesuai isi laporan yang dikirimkan dalam bentuk landscape
Berikan Komentar