0%
karangan bunga makassar
Kamis, 24 November 2022 14:06

Manuver Sudirman Jelang Tahun Politik, Pengamat: Bersih-bersih Kolega NA hingga Upaya Menampung Orang Bone

Pengamat Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto/Int
Pengamat Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto/Int

Kebijakan Andi Sudirman Sulaiman di Pemprov Sulsel jelang tahun politik mengundang banyak asumsi publik.

dewanpers

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Gerakan politik ala Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman makin liar jelang tahun politik, berbagai manuver politik mulai dilancarkan jelang tahun politik 2023 hingga 2024 mendatang.

iklan pdam

Meski belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan Andi Sudirman Sulaiman akan kembali bertarung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 nanti, namun gestur dan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan di pemerintahan sebagai Gubernur Sulsel saat ini, menunjukkan arah yang jelas, dirinya tengah menyusun strategi politik untuk menyambut pesta demokrasi.

Pengamat Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto menyebutkan, upaya pelengseran Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) misalnya. Dengan mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemberhentian adalah sinyal ada tarik menarik kekuasaan di lingkup Pemprov Sulsel.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Beri Bantuan Kapal Perikanan Senilai Rp 3,5 Miliar ke Nelayan Selayar

Menurutnya secara prosedural, itu sudah betul. Namun, yang menjadi persoalan kalau prosedurnya tidak dijalankan dengan transparan maka akan memicu polemik.

"Itu akan memicu polemik di masyarakat, terkait misalnya ketidakharmonisan Sekda(Sekretaris Daerah) dengan gubernur tiba-tiba diganti di tengah jalan tanpa pemberitahuan apalagi kita tau Pak Hayat Itu diangkat di era Nurdin Abdullah saya rasa itu yang memicu masalah,"pungkasnya.

Oleh karena proses-proses rekrutmen yang tidak transparan selama ini, misalnya tidak adanya informasi terkait dibukanya lelang jabatan untuk sekda, menimbulkan adanya dugaan bahwa kebijakan Sudirman adalah upaya untuk membersihkan Pemprov Sulsel dari orang-orang atau kolega dari Nurdin Abdullah (NA).

Baca Juga : Dialokasikan Rp 20 Miliar, Pemprov Sulsel Lanjutkan Penanganan Ruas Tanabau – Ngapaloka – Patumbukang di Selayar

Komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel kata Ali kurang bagus, sebab akan memancing asumsi-asumsi negatif dari publik.

"Apalagi misalnya Sekprov mengaku tidak tahu akan diganti, seharusnya itu dijelaskan ke publik sehingga tidak menjadi polemik saya rasa masalahnya disitu, karena tidak adanya transparansi, yang kedua tidak adanya komunikasi publik yang bagus terkait masalah itu," sambungnya.

Sambungnya, dalam pemerintahan juga ada etika ketika melakukan promosi atau pemberhentian, dimana orang yang terlibat seharusnya tau akan diberhentikan.

Baca Juga : DPRD Sulsel Diminta Buat Pansus Hak Angket Terkait Kisruh Pencopotan Sekprov

Ia juga menyinggung Juru Bicara Gubernur Sulsel yang kurang becus menindaklanjuti polemik ini.

"Seharusnya prosesnya transparan, ketika muncul ke publik juru bicaranya gubernur itu bisa cepat ataupun TGUPP itu cepat menanggapi sehingga tidak berpolemik, mereka kan dibayar mahal ngapain kerja mereka itu kalau tidak diklarifikasi," jelasnya.

Akhirnya sekarang, kata Dosen Fisip Unhas ini, asumsi-asumsi liar akhirnya muncul, seperti adanya dugaan bersih-bersih orang dari Nurdin Abdullah hingga Kepala Dinas yang kebanyakan orang Bone (Asal daerah Sudirman Sulaiman).

Baca Juga : Warga Bentangkan Spanduk Protes, Revitalisasi Jalan Antang Dinilai Lamban

Walaupun yang dilakukan Pemprov Sudah sesuai prosedurnya tetapi komunikasi publik tidak baik, asumsi-asumsi semacam ini akan terjadi.

"Jadi orang bisa berasumsi macam-macam, ada yang saya dengar ini untuk memberi tempat ke semua orang Bone, segala macam, asumsi-asumsi ini yg harus dirapikan dan diklarifi agar tidak menjadi polemik di masyarakat," tutupnya.

Hal senada juga dikatakan oleh salah-satu massa aksi bernama Sulfarid Saleh yang menuntut pembatalan surat pemberhentian Sekprov Abdul Hayat Gani pada Rabu (23/11/2022) kemarin siang.

Baca Juga : Saudara Gubernur Sulsel Masuk Bursa PJ Bupati Takalar, Pengamat Ingatkan Pentingnya Transparansi

"Ada mekanismenya itu, itu yang tidak mau dibukakan, tidak dikasih ruang, publik maksudnya tidak dikasih tahu dan tidak dikasih info bahwa apa kondisinya, ini yang mau dicari tahu ini," sambungnya.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan bahwa Perwakilan dari DPRD Sulsel yang menerima Massa aksi yaitu Rahman Pina dari Fraksi Golkar telah berjanji akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah ini agar para stakeholder terkait dapat duduk bersama dan berdiskusi.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, diam-diam telah mengirimkan surat ke pemerintah pusat, mengusulkan pemberhentian Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel. Surat dengan nomor 800/0019/BKPSDMD tersebut tertanggal 12 September 2022.

Sekprov, Abdul Hayat Gani ketika dikonfirmasi awak media irit bicara ketika ditanya terkait masalah ini.

"Biasa aja kan. Gak ada yang luar biasa," kata Abdul Hayat, usai menghadiri kegiatan peresmian Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan Makassar, di Kantor Graha Sucofindo Makassar, Selasa (22/11/2022) kemarin.

Ia pun berharap persoalan tersebut tidak menimbulkan kegaduhan. "Jangan dulu dibikin gaduh. Saya no comment dulu," sambungnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Al Fath
Redaksi Portal Media menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp 0811892345. Pastikan Anda mengirimkan foto sesuai isi laporan yang dikirimkan dalam bentuk landscape
Berikan Komentar
Populer