0%
karangan bunga makassar
Kamis, 24 November 2022 20:40

Polemik Rencana Penggantian Sekprov Sulsel, Legislator Sulsel: Kenapa Dilakukan Sembunyi-sembunyi?

Legislator Sulsel dari Fraksi Golkar, Arfandy Idris. Foto: ist
Legislator Sulsel dari Fraksi Golkar, Arfandy Idris. Foto: ist

Belakangan polemik usulan pencopotan Sekprov Abdul hayat Gani semakin ramai diperbincangkan. Salah satu legislator Sulsel, Arfandy Idris ikut menyoroti hal ini, dan mempertanyakan prosedur yang terkesan sembunyi-sembunyi.

dewanpers

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Belakangan ini, ramai polemik tentang usulan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk mencopot Sekretaris Provinsi (Sekprov) Abdul Hayat Gani melalui surat yang ditujukan ke Kemendagri.

iklan pdam

Termasuk dengan adanya demo aksi protes yang dilakukan oleh massa Gerakan Masyarakat Sulsel (GMS) pada Rabu (23/11/2022) kemarin yang dilakukan di kantor DPRD Sulsel. 

Merespons hal ini, Legislator Sulsel dari Fraksi Golkar, Arfandy Idris mempertanyakan prosedur pelengseran Abdul Hayat Gani yang dilakukan oleh Gubernur Sudirman Sulaiman melalui surat yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga : DPRD Sulsel Diminta Buat Pansus Hak Angket Terkait Kisruh Pencopotan Sekprov

"Saya sangat sesalkan, karena ada tindakan dan langkah pemerintah dalam hal ini gubernur melakukan upaya untuk mengganti sekprov secara cokko cokko (Sembunyi-sembunyi, Red)," ujar Arfandy dalam dialek khas Makassar kepada Portalmedia.id, Kamis (24/11/2022).

Menurutnya, Gubernur Sulsel terlihat tidak transparan dalam melaksanakan langkahnya kali ini, sehingga menjadi sorotan masyarakat.

"Ada apa mau mengganti sekda? Kenapa dilakukan sembunyi-sembunyi? Saya juga mempertanyakan apakah sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada," bebernya.

Baca Juga : Susul Aksi Protes Surat Pemberhentian Sekprov, Aliansi Masyarakat Sulsel juga Gelar Aksi: Seret Nama Abdul Hayat

Hal senada juga dikatakan oleh Pengamat Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto.

Menurutnya secara prosedural, mekanikal pemberhentian Sekprov itu sudah betul. Namun, yang menjadi persoalan kalau prosedurnya tidak dijalankan dengan transparan maka akan memicu polemik.

"Apalagi misalnya Sekprov mengaku tidak tahu akan diganti, seharusnya itu dijelaskan ke publik sehingga tidak menjadi polemik, saya rasa masalahnya di situ, karena tidak adanya transparansi, yang kedua tidak adanya komunikasi publik yang bagus terkait masalah itu," sambungnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Al Fath
Redaksi Portal Media menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp 0811892345. Pastikan Anda mengirimkan foto sesuai isi laporan yang dikirimkan dalam bentuk landscape
Berikan Komentar
Populer