PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Anggota DPD, Jimly Asshiddiqie, meminta semua pihak berhenti membahas isu 3 periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
"Isu perpanjangan jabatan Presiden, menunda pemilu, kemungkinan Jokowi jadi cawapres sudah terlalu lama dibahas sebagai ilusi tidak nyata," kata Jimly mengawali cuitannya lewat akun @JimlyAS beberapa waktu lalu.
"Sebaiknya disetop saja (isu tersebut), jangan habiskan waktu dibahas lagi," kata Jimly, dikutip dari republika.co.id.
Baca Juga : Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila, Pihak Ajudan Sebut Jokowi Tak Terima Undangan
Jimly menegaskan, semua isu tersebut adalah sesuatu yang terlarang karena bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, dia meyakini isu tersebut tidak mungkin terwujud. "Pasti tidak akan terjadi," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Dia pun menyarankan semua pihak untuk fokus mengikuti Pemilu 2024. Sebab, tahapan pesta demokrasi itu sudah berjalan.
Seseorang merespons cuitan Jimly itu dengan meminta semua tokoh, cendikiawan, dan intelektual bersuara melawan isu perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu yang didengungkan para politsi dan pejabat.
Baca Juga : Jokowi Pakai Passapu di Rakernas PSI
Menurutnya, pihak-pihak yang masih menyuarakan isu tersebut merupakan penjahat konstitusi.
"Istilah 'penjahat konsitusi' baik juga disebarluaskan agar bisa dicegah & diberantas" ujar Jimly membalas komentar tersebut. Republika telah mendapat izin dari Jimly untuk mengutip semua kicauannya ini.
Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebenarnya sudah dilontarkan sejak awal tahun 2022. Pendengungnya adalah sejumlah menteri Jokowi dan tiga ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan Jokowi.
Baca Juga : Mantan Relawan Desak Jokowi Segera Bertobat
Isu tersebut lantas tersebut timbul tenggelam seiring berjalannya waktu. Namun, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo kembali menyinggung isu tersebut pada Kamis (8/12/2022) lalu.
Bamsoet, sapaannya, menyinggung isu tersebut setalah melihat hasil survei Poltracking Indonesia terkait evaluasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjelang berakhirnya tahun 2022. Survei tersebut menemukan bahwa 73,2 persen responden mengaku puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
