PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo baru-baru ini meminta pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dipikirkan ulang, sebab Indonesia saat ini tengah memasuki masa peralihan dan pemulihan dari pandemi Covid-19.
Sontak penyataan ini menuai banyak respons. Antara lain dari PKS dan Nasdem yang menanggapi hal ini hampir senada.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menanggapi hal tersebut. Menurutnya, pernyataan pria yang akrab disapa Bamsoet tidaklah bijak.
Baca Juga : RMS Hengkang ke PSI, Syaharuddin Alrif Ketua NasDem Sulsel
"Semua pihak sudah bersiap diri menghadapi Pemilu 2024, KPU dan Bawaslu pun sudah bekerja. Pernyaataan ini tidak bijak, Pemilu 2024 merupakan tugas konstitusional dan hak rakyat untuk mendapatkannya," ujar Mardani, dikutip dari republika, Minggu (11/12/2022).
Hampir senada dengan hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi meyakini, bahwa pemilihan umum (Pemilu) akan berlangsung sesuai jadwal pada 2024 mendatang. Menurutnya, apabila pemilu harus diundur akan lebih banyak mudzorotnya.
“Pemilu akan dilaksanakan pada saatnya sesuai jadwal, yaitu tahun 2024. Melaksanakan pemilu sesuai dengan jadwal adalah kehendak rakyat yang harus dilaksanakan oleh negara,” kata Taufiq, Ahad (11/12).
Baca Juga : Hut ke-14 NasDem, Syaharuddin Alrif Target Pertahankan Kemenangan di Sulsel
“Saya merasa yakin bahwa semua pihak ingin pemilu dilaksana sesuai jadwal,” tegasnya.
Memang, kata dia, ada beberapa pihak yang berupaya untuk mengingatkan tentang baik buruknya pemilu sesuai jadwal yaitu pada 2024. Setelah ditinjau dari sisi baik dan buruknya, kata dia, ternyata apabila pemilu ditunda justru lebih banyak mudzorotnya.
“Dari tinjauan banyak pihak ternyata pemilu ditinjau kembali ternyata lebih banyak mudharatnya. Dalam konteks pembangunan politik pun, dengan ditunda pemilu berarti akan menjegal opaya konsolidasi demokrasi di negara ini,” terang Taufiq.
Baca Juga : Kokohkan Tradisi Intelektual, PKS Luncurkan Dua Buku di Munas VI
Padahal, sejauh ini, kata Taufiq, banyak pihak dan pengamat internasional yang memberi acungan jempol sehubungan dengan praktik demokrasi di Indonesia. Praktek politik di Indonesia sejauh dianggap nyaris sesuai dengan pedoman praktek politik demokratis di negara maju.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa peralihan dan pemulihan dari pandemi Covid-19. Namun pada masa seperti ini, ia mempertanyakan tepat atau tidaknya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam diskusi yang digelar Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
