PORTALMEDIA.ID, SELAYAR - Kondisi Bandara Aroepala yang berada di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang kini sudah tak lagi mendapat subsidi dari Pemprov Sulsel, kini juga tak lagi beroperasi.
Wakil Bupati Selayar, Saiful Arif menjelaskan pada dasarnya, Bandara Aroepala memang tak beroperasi, namun bandara tidak ditutup.
"pegawainya tetap aktif, namun memang maskapai tidak terbang," ujarnya ketika dihubungi Portalmedia.id, belum lama ini.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Optimistis Tuntaskan Sengketa Aset Lahan Daerah pada 2026
Awalnya, kata Saiful Arif, ini disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang membuat industri maskapai menjadi lesu sebab persyaratan yang berbelit-belit yang akhirnya berdampak pada harga tiket yang ikut merangkak naik.
"Ujung-ujungnya pelanggan untuk transportasi udara menjadi berkurang, ketika maskapai menaikkan harga tiket hingga Rp 1 juta, sementara waktu terbang kurang lebih 40 menit, ini menjadi tidak masuk akal. Nilai Rp 1 juta itu, sudah standar Surabaya bahkan Jakarta," keluhnya.
Tapi katanya, pihak maskapai juga tak dapat dipaksa untuk terbang kalau mereka merugi.
Baca Juga : Ratusan UMKM di Sulsel Dapat Bantuan Akhir Tahun dari Pemprov
"Karena dia membutuhkan juga biaya operasional dan lain-lain, sehingga pelan-pelan hingga saat ini tidak ada lagi penerbangan," sambungnya.
Pangkas Jadwal Penerbangan
Awalnya, kata Saiful, pihak maskapai mengakalinya dengan memangkas jadwal penerbangan, mulai dari tiga kali sepekan (penerbangan), tetapi malah lebih banyak yang akhirnya cancel ketimbang berangkat.
"Animo masyarakat akhirnya kian berkurang, apalagi pelanggan yang sudah terlanjur membayar tiket tetapi dicancel baru mendapatkan notifikasi saat malam hari, proses refund juga tak semudah membalikkan telapak tangan," kata Saiful.
Baca Juga : Pemkab Pinrang Terima Bantuan Pemprov Sulsel untuk Korban Angin Kencang di Larinsang
Walaupun begitu, Saiful mengklaim secara anggaran Pemda tak merugi. Karena dulunya pada awal Bandara Aroepala ini disubsidi oleh APBN.
"Tetapi tentunya tidak ada lagi moda transportasi alternatif yang cepat di daerah dengan julukan Tanadoang ini," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
