PORTALMEDIA.ID, JAKARTA- Mabes Polri bakal mengusut aliran dana hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota partai politik jelang Pemilu 2024.
Langkah itu akan diambil setelah Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada uang kejahatan lingkungan yang mengalir ke politikus.
"Ya, tentunya kalau misalnya ada laporan dari PPATK dari penyidik Bareskrim tentu akan melakukan koordinasi, komunikasi dengan pihak PPATK," ucap Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dikutip di CNN Indonesia.
Dedi menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap tindak pidana yang ditangani Bareskrim harus mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Setiap tahapan dalam suatu proses penyidikan tindak pidana, mulai dari asesmen laporan yang masuk, gelar perkara, penyelidikan, hingga penyidikan dan penetapan tersangka.
"Jadi mekanisme tentang penyidikan sudah sangat jelas dan itu menjadi pedoman dari penyidik sebelum proses pidananya dilimpahkan ke JPU," imbuhnya.
Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi mencapai Rp1 triliun dari satu kasus Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan keuangan terkait lingkungan hidup. Uang tersebut ada yang mengalir ke anggota parpol.
"Nilai transaksinya luar biasa terkait GFC ini. Ada yang Rp1 triliun satu kasus. Dan itu alirannya ke mana-mana, ada yang ke anggota partai politik," kata Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dalam acara di Hotel Sultan.
Danang tak merinci anggota parpol mana dan kapan transaksi tersebut terjadi. Ia hanya merefleksikan transaksi GFC ini menandakan persiapan menuju Pemilu 2024 sedang berlangsung.
"Ini bahwa sudah mulai dari sekarang, persiapan dalam rangka 2024 sudah terjadi. Ini adalah salah satu yang perlu kita perhatikan bersama terkait GFC, karena dia bukan kejahatan yang independen," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
