PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai pemilihan gubernur tidak efektif karena menelan anggaran yang besar sehingga dapat berpotensi memunculkan polemik berkepanjangan.
"Anggarannya untuk pilkada besar jadi kemudian berantemnya panjang. Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem, sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Selain itu, ia berpendapat bahwa pemilihan gubernur secara langsung tidak efektif karena posisi kepala daerah memiliki kewenangan terbatas sehingga perlu dikaji ulang.
Baca Juga : UKK Tahap II PKB Jaring Calon Ketua DPW Berbasis Karakter Daerah
"Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," ujar dia.
Wakil Ketua DPR RI itu menyebut usulan jabatan gubernur dihapus bakal direalisasikan dengan cara mengusulkan naskah kajian peniadaan jabatan gubernur ke Badan Legislasi atau Baleg DPR.
"Iya kami ngusulin naskah ke Baleg, segera (diajukan naskahnya)," katanya.
Baca Juga : Muswil PKB Sulsel, Appi Tekankan Kolaborasi Parpol untuk Kawal Pembangunan
Sebelumnya, Kamis (2/1/2023), Presiden Joko Widodo mengatakan penghapusan jabatan gubernur akan membuat rentang kontrol atau pengaturan dari pusat ke bupati/wali kota terlalu jauh.
Hal itu disampaikan Jokowi menyikapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar jabatan gubernur ditiadakan lagi pemilihannya pada pilkada mendatang.
“Perlu kalkulasi, apakah lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung, misalnya ke bupati wali kota terlalu jauh, span of control (jangkauan kontrol)nya harus dihitung,” ujar Jokowi di sela kegiatan mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
