PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel menuding Pemerintah Kota Makassar hanya sibuk promosi sehingga lupa mitigasi bencana terutama banjir yang terjadi tiap tahunnya.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi Riset Walhi Sulsel, Nur Herliati dalam keterangannya Senin, 20 Februari 2023 kepada Portalmedia.ID
"Masih segar diingatan masyarakat bagaimana tanggapan Wali Kota Makassar (Danny Pomanto) beserta tim yang meninjau lokasi banjir. Yang intinya, menyalahkan faktor alam dalam hal ini intensitas hujan dan air pasang dari laut," kata Herli sapaannya.
Baca Juga : Kolaborasi Internasional Warnai F8, Danny Ingin Jadikan Festival Arena Permanen
Padahal, menurut Herli banjir yang terjadi di pesisir Kota Makassar jika ditinjau dari sisi ekologis terjadi karena faktor pembangunan.
“Pembangunan di Kota Makassar merupakan akumulasi krisis iklim yang diakibatkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam. Berakibat pada hancurnya pranata kehidupan masyarakat," ujarnya.
Herli menyebut secara gamblang reklamasi di pesisir laut Kota Makassar tidak pertimbangkan aspek keadilan ekologis bagi masyarakat. Hingga Pemkot menyalahkan pasang surut air laut sebagai alasan banjirnya pesisir Kota Makassar.
Baca Juga : Munafri–Aliyah Bergerak Cepat, Drainase Diperbaiki, Genangan Diminimalisir
"Padahal, jika ditinjau lebih jauh itu bukan faktor utamanya. Melainkan penimbunan atau reklamasi yang menghancurkan ekosistem pesisir, perubahan aliran air, pola pasang surut sepanjang areal reklamasi, dan merusak kawasan tata air laut," ungkapnya.
Upaya mitigasi bencana, lanjut Herli dengan mengurangi atau bahkan menghentikan pembangunan di daerah pesisir dan laut tidak pernah dilakukan pemerintah. Seperti tidak belajar dengan kesalahan tata pembangunan kota, pemerintah bahkan meminta masyarakat membangun rumah lantai dua.
“Pemerintah tidak pernah serius untuk melakukan mitigasi bencana. Mereka seolah abai mengenai dampak pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak ekologis bagi warga", ujarnya.
Herli menyebut bencana ekologis ini terus akan terjadi jika pemerintah tidak pernah serius melakukan mitigasi bencana. Kelestarian lingkungan hidup yang terkalahkan oleh kepentingan ekonomi mendatangkan bencana yang berujung pada krisis ekologi.
“Jika tidak mampu melakukan mitigasi sebaiknya pemerintah berhenti melakukan promosi tentang kemajuan Kota Makassar. Sampai kapan masyarakat hanya mendapat bantuan sembako ketika banjir karena kegagalan pemerintah mengatasi bencana ekologis?," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
