PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Melihat hasil survei terbaru dari Litbang Kompas, posisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terjun bebas dibawah parlimentery treshold 4 persen.
Elektabilitas PAN berada di angka 1,6 Persen dan PPP 2,3 Persen. Angka ini jauh dibandingkan dengan PDIP yang memperoleh elektabilitas 22,9 persen, Gerindra 14,3 persen dan Golkar 9 persen.
Di posisi keempat ada Demokrat dengan 8,7 persen, PKB 6,1 persen, Nasdem 7,3 persen serta PKS 4,8 persen.
Baca Juga : PPP Luwu Dukung Ilham Ari Fauzan sebagai Ketua DPW PPP Sulsel
Survei dilakukan mulai tanggal 25 Januari 2023 hingga 4 Februari 2023, melalui wawancara tatap muka terhadap 1.202 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 Provinsi. Tingkat kepercayaan 95 persen serta margin of error sekitar 2,83 persen.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Sukri Tamma menilai bahwa survei ini menjadi cerminan kondisi partai-partai politik sekarang termasuk PAN dan PPP.
"Artinya ini kemudian menjadi Warning bagi kedua partai itu untuk kemudian mengevaluasi strategi dan kinerja termasuk kader-kadernya di bawah," ujar Sukri, sapaannyam ketika dihubungi Portal Media, Selasa (21/2/2023).
Baca Juga : Banding Administratif, DPLN PPP Malaysia Minta Presiden Tinjau Ulang SK Kepengurusan Mardiono
Meski menjadi warning, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin (Unhas) ini, juga menyebutkan hasil survei sekarang bukanlah final atau kiamat, pasalnya Pemilu 2024 jauh.
"Masih ada waktu untuk mengevaluasi strategi partai," katanya.
Ingatkan Ambang Batas Parlemen
Parpol juga, kata Sukri harus mencermati strategi yang lebih tepat untuk mengejar dukungan, agar dapat melewati ambang batas parlemen tersebut atau mengejar target partai seperti masuk 3 hingga 5 besar.
Baca Juga : PPP Segera Gelar Mukernas Usai Rekonsiliasi
Menurutnya, elektabilitas partai dapat berkurang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kinerja kader yang kurang memuaskan.
"Kalau misalnya saat ini bisa jadi kita asumsikan kinerja orang-orang PAN di pemerintahan itu masih belum mendapatkan apresiasi yang baik, dianggap belum maksimal," bebernya.
Di sisi lain PPP menurut Sukri dalam beberapa pemilu memang selalu berada di posisi 'was-was' untuk melewati ambang batas parlemen.
Baca Juga : Sekjen PPP Versi Mardiono Serukan Rekonsiliasi Total
Seperti yang dikatakan sebelumnya, partai yang diketuai Muhammad Mardiono ini, tegas Sukri haruslah berbenah termasuk menyelesaikan konflik-konflik di internal mereka sendiri.
"Kemudian konflik internal, permasalahan-permasalahan internal dapat segera diselesaikan, karena kalau tidak energinya habis untuk permasalahan internal dan mungkin lupa untuk membangun citra dan kinerja yang baik kepada masyarakat," sambungnya.
Sekedar informasi, sebelum tahun 2021, PPP sempat diterpa dualisme kepemimpinan antara Suryadharma Ali-Romahurmuziy-Djan Faridz. Namun konflik ini berujung damai dengan masuknya Djan Faridz kedalam struktur kepengurusan partai berlambang kakbah tersebut dengan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
