PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar, optimistis menargetkan Kota Daeng naik tingkat menjadi Predikat Utama dalam kategori Kota Layak Anak (KLA) 2023.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar Achi Soleman mengatakan, dalam mencapai KLA Kabupaten/Kota harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak.
"Hal ini harus melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha," ujar Achi usai menghadiri Rapat Koordinasi terkait Persiapan Penilaian KLA 2023 di Ruang Rapat Bappeda Lt, Rabu, (22/02/2023).
Baca Juga : Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Makassar
Untuk di Makassar sendiri, ia tak menampik ada beberapa tantangan yang harus dilalui dalam mewujudkan target tersebut.
"Seperti soal pemahaman dan komitmen, sistem data dan informasi serta layanan perlindungan anak dan koordinasi," kata Achi.
Achi menambahkan, tantangan lainnya juga antara lain, belum adanya pemahaman yang sama antarsektor terkait mengenai pembangunan perlindungan anak secara komprehensif.
Baca Juga : Kasus Perundungan Marak di Makassar, DPRD Makassar Gelar FGD Ranperda Kota Layak Anak
"Selain itu, belum adanya sistem data dan informasi yang terpadu terkait anak, khususnya terkait rujukan layanan bagi anak," kata Achi.
Hingga kolaborasi antarresources di daerah seperti Peksos, Kader BKB, pendamping P2TP2A dalam upaya perlindungan anak secara menyeluruh yang belum optimal.
"Juga aspek koordinasi masih bersifat kelembagaan dan komitmen, belum ada koordinasi pada tingkat perencanaan program dan pengalokasian anggaran. Masih lemahnya koordinasi di tingkat pusat sehingga membuat kebingungan di daerah," kata Achi
Baca Juga : DPRD Makassar Inisiasi Perda Kota Layak Anak, Wali Kota Danny Beri Apresiasi
Sambungnya, dalam pelaksanaan KLA juga harus memperhatikan hak anak yang digolongkan berdasarkan klasterisasi, di antaranya;
- Klaster 1 ialah Hak Sipil dan Kebebasan,
- Klaster 2 ialah Lingkungan Keluarga dan Pengasuham Alternatif,
- Klaster 3, Kesehatan dan Kesejahteraan,
- Klaster 4, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya,
- Klaster 5, Perlindungan Khusus.
Ia berpesan kepada semua OPD untuk turut mendukung target tersebut dalam hal seperti pemenuhan dokumen, materi serta program inovasi dalam mendukung KLA.
Ketua Gugus Tugas KLA Ulfa menjelaskan sebagai gugus tugas timnya perlu melihat lagi apa saja yang menjadi evaluasi tahun kemarin.
Baca Juga : Program Jagai Anakta Upaya Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemenuhan Hak Anak
Menilai apa-apa yang kurang pada tahun lalu dan akan menjadi acuan perbaikan pada tahun ini.
Ia memisalkan, seperti klaster dokumen kependudukan yang belum semua terpenuhi unsurnya yang mana sudah menjadi bahan rujukan perbaikan kedepannya.
Ia mengaku, untuk mewujudkan KLA, bukan hanya tugas DP3A tetapi seluruh OPD terkait, NGO, pihak swasta dan lembaga masyarakat lainnya harus terlibat.
Baca Juga : Wawali Sampaikan Poin Ranperda Kota Layak Anak di Rapat Paripurna DPRD Makassar
"Kami sebagai ketua gugus tugas akan mengkoordinir semua perangkat daerah agar semua dapat mengambil peran untuk menyukseskan Makassar sebagai kota layak anak," akunya.
Untuk diketahui, pada 2022 kemarin, Kota Makassar mendapatkan penghargaan KLA dari 66 kabupaten/kota dengan meraih kategori Nindya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
