PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Pakar Hukum Tata Negara Prof Aminudin Ilmar menilai keliru putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) tentang penundaan pemilu 2024 .
Alasan Prof Aminudin mengatakan keliru karena PN Jakpus tidak memiliki kompetensi mengadili perihal penundaan pemilu karena itu kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi (MK)
"Putusan PN (Jakpus) keliru kalau terkait dengan putusan penundaan pemilu sebab bukan kompetensi untuk mengadili hal tersebut sebab itu wilayah kompetensi absolut dari MK," jelas Prof Aminudin Ilmar kepada Portalmedia.id, Sabtu (4/3/2023).
Baca Juga : Besok, KPU Ajukan Banding Penundaan Pemilu
Prof Aminudin menjelaskan putusan itu gugatan itu adalah perdata maka dari itu KPU punya alasan banding.
"Sebab kalau dari prosesnya sendiri kan keputusan itu belum inkracht artinya belum berkekuatan hukum tetap masih ada proses banding dan kasasi," ujarnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakpus memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu.
Baca Juga : Pro Kontra Putusan PN Jakarta Pusat, Ini Tanggapan Presiden Jokowi
"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," tulis salinan Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, Kamis (2/3/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
