PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Banyaknya lahan pertanian yang mengalami penyusutan karena kasus alih fungsi menjadi perumahan, tidak hanya menjadi ateis serius dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL).
Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Kota Makassar juga menjadikan ini perhatian khusus.
"Ini telah menjadi atensi khusus di DP2, kami telah mengusulkan pencanangan Ranperda Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) ini ke DPRD Makassar takun lalu," ujar Kepala Bidang Pertanian, Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Makassar, Indriati Djaharuddin kepada Portalmedia.id, Kamis (9/3/2023).
Baca Juga : Kurun Waktu 3 Tahun, 635 Hektar Lahan Pertanian di Makassar Alih Fungsi Jadi Perumahan
"Saat ini tengah berproses di Pansus, kami pikir ini akan efektif," lanjut Indriati.
Terpisah, Anggota Pansus Raperda LP2B, Galmerrya Kondorura mengatakan, output utama dalam regulasi ini untuk memberikan perlindungan kepada para petani yang tersisa di Makassar.
Banyak Petani yang Intervensi untuk Menjual Lahan
Makanya ada jaminan hukum dan insentif agar petani bisa sejahtera dan keberadaan lahan ini tetap terkelola.
Baca Juga : Tindak Tegas Alih Fungsi Lahan, Mentan SYL: Kita Mulai dari Sulawesi
Pihaknya, kata dia, juga akan menghimpun seluruh data petani aktif di Makassar beserta lahannya.
"Jadi jangan sampai mengabaikan hak dan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Apalagi jika itu pencahariannya sebagai petani, kita habisi dia," katanya.
Mery sapaan akrabnya, menilai para petani sudah digerogoti oleh pengembang, banyak di antara petani yang diintervensi oleh agar mau menjual lahannya.
Baca Juga : Gandeng APIP dan APH, Mentan SYL Tegas Tolak Alih Fungsi Lahan Pertanian
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
