PORTALMEDIA.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis tudingan ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan calon presiden (capres) maupun cawapres di Pilpres 2024.
Jokowi menegaskan pertemuannya dengan enam ketua umum partai politik beberapa hari lalu merupakan ajang diskusi politik.
"Cawe-cawe? He..he..he.. bukan cawe-cawe. Itu diskusi aja kok, kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Baca Juga : Jokowi Pakai Passapu di Rakernas PSI
Jokowi menegaskan, urusan capres merupakan urusan partai. Dia mengaku hal tersebut sudah berulang kali ditegaskannya.
"Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," tuturnya.
Jokowi mengatakan, selain sebagai pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Menurut dia, tidak ada konstitusi yang dilanggarnya.
Baca Juga : Mantan Relawan Desak Jokowi Segera Bertobat
"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaliguspejabatpublik," kata Jokowi.
"Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau bicara politik boleh dong. Saya bicara berkaitan pelayanan publik bisa dong, nah itu memang tugas Presiden. Hanya memang kalau nanti ada ketetapan KPU saya gitu," imbuhnya sembari menunjukkan gestur tanda diam.
Sementara itu, Ketum Pro Jokowi atau Projo, Budi Arie Setiadi, menilai Presiden Jokowi netral dalam hal menentukan capres di Pilpres 2024. Budi Arie menilai Jokowi tak berpihak kepada capres tertentu.
Baca Juga : LISA Robot AI Milik UGM Hilang Setelah Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
"Presiden netral. Menurut saya juga Presiden netral, sebaiknya Presiden netral," kata Budi Arie dilansir dari detik. (3/5/2023).
Tak hanya itu, Budi Arie menyinggung ada partai yang mengkritik Jokowi harus netral soal Pilrpes 2024. Namun, sikap partai itu menurut Budi Arie bermata dua.
Baca Juga : DPR Cecar ANRI dan KPU soal Arsip Ijazah Jokowi
"Saya nggak mau sebut partainya. Ada yang bilang Presiden harusnya netral saja, tapi minta didukung, kan mendua," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
