Uang Panai Kerap Jadi Biang Perzinaan dan Kejahatan, MUI Sulsel Rumuskan Fatwa

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel merumuskan masalah biaya pernikahan ala Sulsel, yakni uang panai, untuk penerbitan fatwa uang panai, di Kantor MUI Sulsel, Jl Masjid Raya, Makassar, Rabu (22/6/22).

Kegiatan ini yang disiarkan langsung melalui media sosial MUI Sulsel ini menggodok sejumlah poin sebagai rumusan awal pembuatan fatwa.

Baca Juga : UNSA Makassar Bangun Kolaborasi dengan Ganas Annar MUI Sulsel Lawan Penyalahgunaan Narkoba

Kurang lebih 2 jam membahas rumusan tersebut, tim mengoreksi dan meluruskan banyak hal serta menerima masukan peserta rapat.

Sebelum fatwa ini dirilis ke publik, pembahasan ini akan diperbaiki dan dibawa pada tahapan selanjutnya.

MUI Sulsel, dalam rapat ini, menguraikan pertimbangan dan latar belakang masalah berikut ini.

Baca Juga : Tidak Hanya di Indonesia, Aksi Bela Palestina Meluas ke Banyak Negara

a. Pemberian uang panai’ telah menjadi adat di kalangan masyarakat Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja;

b. Uang Panai’ merupakan pemberian uang yang berasal dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita sebagai rasa penghargaan dengan memberikan sejumlah untuk prosesi pesta pernikahannya. Uang panai’ pada suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga.

c. Uang panai‘ berbeda dengan mahar. Mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi nikah. Sementara uang panai‘ adalah tuntutan adat yang mentradisi pada masyarakat bugis, makassar, mandar toraja sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara kelauarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan;

Baca Juga : Jelang Pemilu, MUI Sulsel Keluarkan 8 Poin Maklumat

d. Beberapa jenis pemberian dalam pernikahan dalam tradisi Bugis-Makassar seperti uang panai‘, leko, erang-erang (seserahan), sompa atau sunrang (mahar) dan passio (pengikat);

e. Beberapa realitas yang terjadi di tengah masyarakat terkait uang panai’ antara lain:

1. Terjadinya pergeseran budaya uang panai’ yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, menjadi ajang prestise dan pamer di tengah masyarakat;
2. Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan uang panai’ yang setinggi-tingginya;
3. Menjadikan uang panai yang derajatnya sebagai pelengkap (tahsiniyat) menjadi hal yang paling utama (dharuriyat) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib;
4. Menjadikan uang panai’ sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam;
5. Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri dll) untuk memenuhi uang panai’;
6. Terjadinya kasus perzinaan yang dilakukan oleh muda-mudi karena ketidaksanggupan untuk menikah karena tingginya uang panai’;
7. Terjadinya kawin lari (silariang) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak sanggup memenuhi uang panai’;
8. Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidaksanggupan untuk memenuhi uang panai’.
9. Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki seperti stress dan kecemasan karena tingginya uang panai’.

f. Bahwa dengan hal itu, MUI Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan fatwa dan memberikan rekomendasi seputar fenomena uang panai’.

Baca Juga : Dikukuhkan sebagai Guru Besar UIN Alauddin, Sekretaris MUI Sulsel Prof Muammar Bakry Kaji Fiqih Ekstremisme dalam Beragama

Hadir dalam perumusan fatwa tersebut;

• Ketua Umum MUI Sulsel Prof Dr KH Najamuddin Abduh Shafa Lc MA,
• Sekretaris Umum MUI Sulsel Dr KH Muammar Bakry Lc MA,
• Wakil Ketua Umum MUI Sulsel Prof Dr KH Muh Ghalib MA,
• Wakil Ketua Umum MUI Sulsel Dr KH Mustari Bosrah MA,
• Ketua Komisi Seni Budaya Islam Prof Dr Tadjuddin Maknun SU,
• Ketua Bidang PPRK Prof Dr Hj Siti Aisya Kara MA Phd,
• Sekertaris Komisi PPRK Dr Syarifah Raehana SAg MAg,
• Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel Dr KH Ruslan Wahab MA,
• Ketua Komisi Fatwa MUI Sulsel Prof Dr KH Rusdy Khalid MA.

Pengurus fatwa MUI Sulsel:

• Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid Lc MA,
• Dr KH Yusri Arsyad MA,
• Dr KH Abbas Baco Miro Lc MA,
• Dr H Nasrullah bin Sapa Lc MM,
• Dr KH Shaifullah Rusmin Lc MThI,
• Dr H Abd Rahman Ambo Masse Lc MEI,
• Dr KH Iqbal Gunawan MA, dan
• Dr KH Muhammad Khiyar Hijaz Lc MA.