Dewan Makassar Tolak Rencana Danny Pomanto terkait Pemilihan Ketua RT/RW secara e-Voting

PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menolak rencana Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto untuk melaksanakan pemilihan ketua RT/RW berbasis elektronik atau e-voting.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, sapaan akrab wali kota, memberi pernyataan bahwa pemilihanu ketua RT/RW secara serentak pada bulan November 2022 mendatang akan dilakukan dengan menggunakan sistem e-voting.

Penolakan pertama terkait usulan ini, disampaikan oleh Anggota Komisi C, M Yunus HJ. Ia mengatakan sebaiknya jika ada sistem baru dilakukan sosialisasi secara masif terlebih dahulu.

Baca Juga : Pemulihan Gedung DPRD Makassar Dimulai

"Saya katakan bahwa kalau memang mau e-voting tundami dulu, nanti pemilihan yang akan datang baru kita laksanakan karena mengsosialisasikan hal baru tentu membutuhkan waktu," ujar Yunus saat ditemui di ruangannya, Kamis (22/9/2022).

Ia menganggap langkah yang diambil oleh Danny Pomanto terlalu terburu-buru dan bisa membuat pemilihan ketua RT/RW nantinya rawan kesalahan.

"Kalau mau tetap e-voting, apakah anda (Danny Pomanto) mampu untuk mengsosialisasikan di 15 Kecamatan, 153 Kelurahan, dan kurang lebih lima ribu RW dan delapan ribu RT. Itu harus di sosialisasikan supaya betul-betul tidak ada kesalahpahaman dan dilakukan secara mendalam," tuturnya.

Baca Juga : Erick Horas Sebut Pilket RT/RW Jadi Contoh Demokrasi Akar Rumput

Meski menganggap tidak menguras anggaran yang begitu besar dan bisa dipertanggungjawabkan, namun masyarakat Kota Makassar menurut Yunus belum siap untuk menggunakan sistem elektronik dalam pemilihan RT/RW nantinya.

"Kita lebih baik menunggu lima tahun yang akan datang, di samping kita mensosialisasikannya sekarang, di luar negeri saja belum menggunakan e-voting apa lagi ini RT/RW mau dijadikan bahan percobaan, KPU juga belum pernah melakukan hal seperti itu," ungkapnya

Yunus pun menegaskan bahwa pihaknya menolak jika pemilihan ketua RT/RT mennggunakan sistem e-voting.

Baca Juga : Prihatin dengan Kondisi Guru, Andi Tenri Uji Sosialisasikan Perda No.05 Tahun 2022

"Kita ini sudah memberikan suatu solusi dan pendapat bahwa e-voting itu belum saatnya kita laksanakan untuk pemilihan RT/RW," tegas Ketua Partai Hanura Makassar itu.

Senada, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Syamsuddin Raga menjelaskan bahwa sebagian masyarakat di Kota Makassar juga menolak adanya sistem baru yang akan diterapkan dalam pemilihan ketua RT/RW.

"Berdasarkan aspirasi masyarakat yang ada, baik di lingkungan saya maupun di luar dapil saya. Contoh kemarin pada saat RDP itu mereka bukan wilayah dapil saya, tapi di wilayah utara Kecamatan Tallo, Ujung Tanah mereka semua menolak e-voting itu," ujar Syamsuddin.

Baca Juga : Appi Bangun Mesin Partai Solid, Golkar Makassar Siap Rebut Kursi Ketua DPRD Dari NasDem

Penolakan tersebut, lanjut Syamsuddin, karena sistem e-voting bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan kecurangan, karena tidak diawasi secara langsung oleh masyarakat.

"Tingkat rawan kecurangan itu bisa mencapai 85 persen, manual saja bisa orang curang apa lagi sistem. Masyarakat tidak terlibat dalam pengawasan karena melalui sistem," ujar legislator Perindo itu.

Dengan demikian, bardasarkan kajian anggota DPRD Makassar, mereka banyak yang menolak rencana ini. 

Baca Juga : Pemkot–DPRD Makassar Teken Komitmen Antikorupsi Siap Jaga Integritas

"Secara umum anggota DPR itu menolak, bukan saja saya sendiri tetapikan kita berteman sesama DPR ini selalu bertanya menurut pandangan masing-masing," katanya.

Legislator Perindo itu pun berharap agar masalah perbedaan pendapat terkait pemilihan ketua RT/RW ini bisa segera mendapat titik temu agar tidak membuat kerancuan di tengah masyarakat.

"Saya berharap kepada unsur pimpinan DPR kiranya dapat mempertemukan bagaimana persepsi yang kedua ini bisa kita satukan," harapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News