Demokrat Kritik Keras Opsi Penataan Dapil Makassar, Pertanyakan Tendensius hingga Ancam tak Setujui Anggaran
Ketua Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali mengkritik keras opsi penataan dapil yang dilakukan oleh KPU Makassar.
PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Ketua Partai Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyid Ali menolak opsi penataan Daerah Pemilihan (Dapil) yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar khususnya opsi ke 3 yaitu memekarkan dari sebelumnya 5 menjadi 7 dapil.
"Semua sudah jelas kok (Kelima Dapil di Kota Makassar), secara geografis pun dapat ditahu, kalau mau dilebar-lebarkan lagi dalam rangka sekadar biar ini ada suasana baru justru bahaya, untuk apa? apa tendensiusnya?, apa rencananya sampai seperti itu?" ujarnya ketika dihubungi Portal Media, Selasa (3/1/2023).
Apalagi kata Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ini, para bakal calon legislatif (Bacaleg) tentu sudah bekerja mencoba mencari dukungan dari masyarakat, ditambah partai politik (Parpol) juga sudah memberikan sinyal akan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT).
Baca Juga : KPU Temui Wali Kota Makassar Bahas Sinergi Program Pemutakhiran Data dan Pendidikan Pemilih
"Orang sudah bekerja lama, sudah sosialisasi di dapil tempat dia inginkan, tiba-tiba ada dirubah begini kan sengaja mau mengaburkan-ngaburkan mau bikin susah lagi begitu," tegasnya.
"KPU tidak perlu masuk di wilayah itu, ini lahan sudah ada, Anda kerja, kami awasi ada Bawaslu, jangan dikabur-kaburkan lagi karena ada orang yang sudah bekerja," sambungnya.
Para Legislator Kota Makassar, kata ARA, akronimnya, juga telah melakukan reses-reses di dapilnya masing-masing, begitu juga dengan Bacaleg yang juga sudah bekerja di dapil yang mereka targetkan.
Baca Juga : SBY Desak Peran Aktif PBB Cegah Ancaman Perang Dunia Baru
Lebih lanjut, jika ada perubahan seperti pemekaran hingga 7 Dapil, akan membuat Bacaleg pusing. "Kalau kami ditanya ketua-ketua partai gak ada yang setuju," bebernya.
Walaupun sebelum mengusulkan 3 opsi penataan dapil tersebut, KPU Kota Makassar telah melaksanakan berapa kali Rapat Koordinasi (Rakor) dan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan perwakilan Parpol, ARA menuturkan perwakilan itu bukanlah pengambilan keputusan.
"Jangan sampai kebetulan dia mewakili tapi tidak punya hak menentukan keputusan partai, kan ada orang yang suruh mewakili saja bukan berarti dia mengambil keputusan," imbuhnya.
Ancam Tidak Setujui Anggaran
Baca Juga : Demokrat Satu Barisan dengan Prabowo soal Usulan Pilkada oleh DPRD
Ia bahkan mengancam tidak akan mensetujui anggaran terkait pemilu ini di tingkat DPRD Kota Makassar jika menggunakan opsi ketiga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News