Fasilitas Puskesmas di Jeneponto Tak Memadai, Legislator: Tidak Ada Anggaran dan Lahan

PORTALMEDIA.ID, JENEPONTO -- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kaharuddin Gau merespon tentang kondisi bangunan puskesmas Bululoe, Kecamatan Turatea yang memprihatinkan.

Kaharuddin Gau memastikan bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah sangat peduli dengan kondisi bangunan tersebut.

Hanya saja, apabila puskesmas itu ingin dibangun baru atau direhab tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Apalagi, biaya itu harus melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca Juga : Kasus Dugaan Penggelapan Dana Koperasi Rp1,3 Miliar yang Libatkan Anggota Dewan di Jeneponto Berakhir Damai

"Rencana itu kalau dia (Pusmesmas, red) mau diperbaiki mau direhab harus lantai dua, dan itu pasti butuh dana dari Kementerian," kata Kaharuddin Gau kepada Portalmedia.id, Minggu (5/2/2023).

Menurut dia, pemerintah bukannya tidak mampu membangun puskesmas dengan model lantai dua, tetapi anggaran pembangunan untuk saat ini tidak ada.

"Inilah kalau anggaran pembangunan itu sekarang tidak ada, artinya kalau lahan seperti puskesmas itu anggaranya pasti di pusat, kalau daerah saya yakin bukan kurang mampu untuk mengerjakan semua, tapi yang pasti kalau dana puskesmas itu dari kementerian," jelasnya.

Baca Juga : Anggota DPRD Jeneponto Bantah Tudingan Penggelapan, Klaim Justru Jadi Korban Investasi Koperasi

Pemerintah katanya, saat ini cuma bisa melakukan komunikasi dalam rangka meminta bantuan anggaran dari pusat. Sebab, keuangan daerah dinilai tidak mampu.

"Sisa pemerintah yang bagaimana komunikasinya ke sana, dan saya yakin kalau persoalan itu kami yakin dinas kesehatan dan pemerintah bisa komunikasi," ungkapnya.

Bukan hanya persoalan anggaran yang menjadi penyebab sehingga puskesmas Bululoe belum direhab, tetapi juga karena lahan yang dinilai tidak masuk spesifikasi karena sempit untuk dijadikan bangunan baru.

Baca Juga : Pindah Partai ke Hanura, DPRD Jeneponto Resmi Lantik PAW Legislator PKB

"Itu saya tidak terlalu paham, kemungkinan lahan pemerintah cuma sempit lahan. Sama Puskesmas Tamalatea, itu agak sempit juga karena untung dia masuk lorong dekat dengan jalan raya," ucapnya.

Ia juga mempersilahkan pihak puskesmas untuk mencari lahan sendiri, ketika sudah mendapatkan lahan, pihak pemerintah akan meninjau lahan tersebut. Meski secara aturan, pemerintahlah yang menyediakan tempat.

"Pemerintah lah, jadi puskesmas itu penikmat bisa saja begini, puskesmas mencari lahan dan dia sodorkan ke pemerintah baru turunlah, nanti orang-orang pemerintah yang mana layak atau tidak kan banyak aspek yang harus di lihat, pemerintah boleh, puskesmas boleh, tetapi tetap komunikasi dengan pemerintah," terangnya.

Baca Juga : Anggota DPRD Jeneponto yang Tabrak Pengendara di Gowa Tidak Ditahan Polisi

Politisi dari Partai PKB ini memastikan tidak akan mempersulit apabila anggaran pembangunan puskesmas nantinya di bahas di Banggar DPRD, selama menyangkut kepentingan masyarakat.

"Kalau disetujui pastilah pembebasan lahanya masuk di penganggaran DPRD di bahas, dan persoalan pembabasan lahan kami kira di Banggar itu kami tidak pernah persulit sepanjang betul-betul untuk kebutuhan masyarakat karena kita mau berkembang, kita mau pelayanan begitu," bebernya.

Sebenarnya kata Kaharuddin, jauh sebelumnya pemerintah dan DPRD telah memikirkan hal tersebut dan mencoba mencarikan solusinya.

Baca Juga : Anggota Dewan Jeneponto Tabrak Dua Pengendara Motor di Gowa

"Artinya pemerintah sudah memikirkan semuanya, cumakan semuanya tidak seindah yang kita inginkan, harus ada. Jadi kita memang peduli termasuk DPRD peduli dengan itu," pintanya.

Salah satu bukti keseriusan DPRD dan pemerintah yaitu menggelar rapat dengan pendapat (RDP) yang dihadiri beberapa kepala puskesmas beberapa waktu lalu.

"Jadi kemarin waktu saya RDP dengan beberapa kapus (Kepala Puskesmas) termasuk itu, apasih keluhan kapus di puskesmas itu, termasuk bangunannya, dan lainnya. Dan Puskesmas Bululoe memang itu kendalanya, seperti apa nanti kedepan pemerintah fikirkan," katanya.

Ia melanjutkan, solusi yang terbaik untuk menghindari keluhan para kepala puskesmas adalah mendirikan bangunan lantai dua dan tiga. Namun hal itu belum direalisasi sebaba tak ada anggaran.

"Solusi yang terbaik waktu kita RDP, termasuk tamalatea adalah bagunan harus lantai dua atau lantai tiga jadi di bawah nanti parkiran. Sekarang yang menjadi kendala kalau mereka seperti ada rawat inap nah kalau kita mau kasih besar juga, kalau seumpamannya kita lantai dua dan mereka sampai ada pasiennya dan pasiennya butuh seumpamanya harus diangkat itu yang repot kalau tidak ada tangga lift-nya," kata dia.

Ia memastikan bahwa pelayanan di Puskesmas Bululoe terhadap masyarakat tidak berdampak pada kondisi bangunan.

"Saya fikir kalau bangunan sekarang tidak ada parah-parah banget untuk puskesmas, artinya masih normal-normal banget, untuk digunakan insya allah, disamping demikian bangunan, pasti pemerintah fikirkan bagaimana nanti Bululoe," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News