PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Upaya ini dilakukan sebagai langkah inovatif mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah di Hotel Claro. Rabu, (4/10/2023).
Peluncuran KKPD Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi yang pertama di Kawasan Indonesia Timur. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) pada 3 Oktober 2023.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Optimistis Tuntaskan Sengketa Aset Lahan Daerah pada 2026
Dalam sambutannya, beliau meminta agar Pemerintah Daerah segera mempercepat implementasi KKPD guna mendukung meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Daerah.
Peluncuran KKPD Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi yang pertama di Kawasan Indonesia Timur. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) pada 3 Oktober 2023.
Kegiatan launching ditandai dengan seremonial penyerahan secara simbolis Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah, yang merupakan principal KKPD, oleh Direktur Utama Bank Sulselbar, Yulis Suandi, kepada Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Salehuddin; disaksikan oleh Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin.
Baca Juga : Ratusan UMKM di Sulsel Dapat Bantuan Akhir Tahun dari Pemprov
Dalam penerapannya, penggunaan KKPD akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga akhirnya diterapkan pada seluruh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, ADG Bank Indonesia, Filianingsih mengatakan bahwa KKPD dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan governance pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah.
“Dengan total belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencapai Rp800 triliun setiap tahunnya, kami di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadikan implementasi KKPD sebagai concern bersama.”
Baca Juga : Pemkab Pinrang Terima Bantuan Pemprov Sulsel untuk Korban Angin Kencang di Larinsang
Kehadiran KKPD menjadi perwujudan langsung program prioritas Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu mewujudkan kemudahan pelayanan publik dan investasi.
“Pengimplementasian KKPD memberi kemudahan dan percepatan dalam penyelesaian pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah, melancarkan perputaran ekonomi masyarakat khususnya bagi penyedia jasa Usaha Kecil dan Menengah”, tutur Dr. Bahtiar.
Penandatanganan Serentak 14 Pemkab/Kota
Baca Juga : Tim Medis Pemprov Sulsel Jadi Garda Terdepan Penanganan Korban Banjir Aceh
Selain launching KKPD Provinsi Sulawesi Selatan, sebanyak 14 Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Kota) juga melakukan penandatanganan serentak Peraturan Kepala Daerah (Perkada) KKPD.
Menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang pertama kali melakukan penandatangan Perkada secara serentak serta menjadi daerah dengan Perkada KKPD terbanyak.
“Sebagai hub dan pusat perekonomian di Kawasan Timur Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi role model penerapan KKPD bagi Pemda lainnya di Indonesia Timur.” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
